Bangun Sejuta Rumah, DPR Setujui PMN dan Rights Issue BBTN

Anggota Komisi VI DPR asal F-PDIP, Evita Nursyanti mendukung usulan Kementerian BUMN terkait Penyertaan Modal Negara (PMN), termasuk untuk Bank BTN.

Hal itu disampaikan Evita dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Senin (4/7/2022).

“BUMN selalu berada di garda terdepan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah. Kami mendukung dan menyetujui seluruh usulan PMN yang diajukan Kementerian BUMN,” kata Evita.

Dalam rapat ini, Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 serta inisiatif tambahan modal sejumlah BUMN melalui rights issue 2022. Di mana, PT Bank Tabungan Negara (Persero/BBTN) Tbk, termasuk salah satu BUMN yang mengantongi restu PMN 2022 sebesar Rp2,98 triliun.

Selain PDIP, seluruh Fraksi di Komisi VI DPR mendukung usulan tersebut, meski dengan sejumlah catatan untuk BUMN penerima PMN. Antara tersebut ditujukan kepada Krakatau Steel, Garuda, dan Kereta Api.

Mengacu ke pagu PMN yang diterima BTN senilai Rp2,98 triliun, maka nilai penerbitan saham baru, atau rights issue diperkirakan mencapai Rp4,6 triliun. Jumlah tersebut untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah di BTN sebesar 60 persen. Sisanya berasal dari investor publik dengan proporsi 40 persen.

Terkait usulan PMN, Menteri BUMN Erick Thohir, mengatakan, Kementerian BUMN akan memperhatikan dan memperdalam masukan serta beberapa catatan dari Komisi VI DPR.

“Kalau dilihat dari data-datanya kontribusi yang sudah diberikan BUMN kepada negara kurang lebih sebesar Rp1.200 triliun yang terdiri dari pajak, dividen dan bagi hasil. Untuk 10 tahun terakhir itu totalnya kurang lebih Rp4.013 triliun.” papar Erick.

Artinya, lanjut Menteri BUMN, dalam 3 tahun terakhir terjadi kenaikan Rp50 triliun per tahun. Ke depan, Kementerian BUMN berusaha mengerek naik dividen. Tahun depan hingga 2024, diharapkan bisa mencapai Rp50 triliun. Tahun ini, diproyeksikan dividen bisa Rp39,7 triliun. Sehingga PMN dan dividen bisa berimbang.

Ekonom CORE Indonesia, Piter Abdullah menilai keputusan PMN untuk BTN merupakan langkah tepat dan sifatnya strategis. Yang untung bukan hanya BTN dalam bentuk penguatan modal dan kapasitas pembiayaan lebih besar.

“Yang paling banyak menikmati manfaat dari tambahan modal adalah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Piter.

Pasca rights issue, Piter melanjutkan, BTN akan punya kemampuan lebih besar untuk menyalurkan kredit subsidi. Sekaligus menekan angka backlog perumahan, sebagaimana agenda besar pemerintahan Jokowi dalam program sejuta rumah.

“Sektor riil juga ikut ketiban berkah, karena pertumbuhan sektor properti bisa berdampak langsung terhadap 174 sektor usaha lainnya. Dan sektor ini terbukti mampu membangkitkan ekonomi nasional paska pandemi,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, penambahan modal tidak hanya memberikan dampak positif terhadap bank.

“Yang paling penting, tambahan modal akan meningkatkan kemampuan bank menyalurkan kredit sehingga dapat menekan angka backlog perumahan terutama di segmen MBR. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta,” ucapnya.

Menurut perhitungan BTN, setiap penambahan modal Rp1 triliun, maka akan menghasilkan kemampuan mendorong penyaluran kredit senilai Rp12 triliun.

Dengan guyuran PMN sebesar Rp2,98 triliun yang mewakili 60 persen saham pemerintah di BTN, maka tambahan modal dari rights issue, diperkirakan Rp4,9 triliun. Sehingga, tambahan PMN dari pemerintah, bisa meningkatkan kapasitas kredit hingga Rp58,8 triliun. Angka itu didapat dengan mengkalikan Rp4,9 triliun dengan Rp12 triliun.