Presiden Jokowi mengakui, banyak kritik terkait proyek infrastruktur yang dijalankannya. Mulai jalan tol, pelabuhan hingga bandara.
Namun, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI ini bergeming. Artinya, proyek infrastruktur jalan terus. “Banyak yang kritik untuk apa? Rakyat enggak makan aspal. Ini sekali lagi, kita ingin Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Bangun peradaban,” ucap Jokowi, Rabu (22/12/2021).
Menurut dia, pembangunan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Termasuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing.
“Kalau fondasi ini enggak ada, hal yang fundamental tidak kita bangun, jangan bermimpi ke mana. Ya cacian, hinaan, ya saya lurus akan kerjakan terus ini,” tegas Jokowi.
Dia berpandangan, infrastruktur di Indonesia harus meningkat levelnya. Penting demi mengerek daya saing Indonesia di mata dunia. “Buat saya, jalan (infrastruktur) itu kesejahteraan. Kalau enggak ada jalan, enggak ada kesejahteraan,” ungkapnya.
Atas pernyataan Jokowi itu, Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan soal masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2021, mencapai 9,1 juta orang. Turun 670 ribu orang ketimbang Agustus 2020 sebanyak 9,77 juta orang.
“Angka itu (pengangguran 2021), jauh di atas sebelum pandemi. Pada Agustus 2019, jumlah pengangguran Indonesia mencapai 7,05 juta orang. Katanya infrastruktur gencar untuk lapangan kerja. Kenyataannya, pengangguran malah naik tuh. Itu data BPS lho,” tuturnya.
Selain itu, Uchok mempertanyakan maraknya tenaga kerja asing (TKA) khususnya dari China, seliweran di Indonesia. Khususnya di lokasi proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung atau smelter di Sulawesi. “Pekerja China banyak kita jumpai di proyek-proyek yang dibiayai China,” tegasnya.
Aktivis 98 ini juga mempertanyakan banyaknya BUMN karya yang keuangannya babak belur, didera utang super jumbo. Lantaran mereka wajib menjalankan proyek penugasan sektor infrastruktur. “Dan ingat ya, utang BUMN itu harus ditanggung era setelah Jokowi lho,” ungkapnya.
Belum lagi, kata Uchok, banyak proyek infrastruktur yang mubadzir. Misalnya, bandara Kertajati dan Yogyakarta sepi pengunjung. Demikian pula berbagai bandara kecil di daerah yang kemungkinan bernasib sama. “Mengelola negara itu, prinsipnya jangan asal ada proyek. Setiap rupiah uang rakyat harus bisa dipertanggung-jawabkan,” tandas pengamat anggaran ini.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)