Cuaca yang kemudian menjadikan banteng pesakitan tak lagi perkasa di Jawa Tengah, dan migrasi menjadi jalan satu-satunya yang mesti dilakukan. Kini Jakarta sedang ditata, dipertaruhkan demi tak kehilangan muka
Calon gubernur (cagub) Pramono Anung segera mendeklarasikan diri sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta sesaat setelah lembaga survei melempar hasil hitung cepat, yang menempatkan ia bersama Rano Karno menjadi kontestan dengan kepemilikan suara terbesar.
Charta Politika Indonesia menyebut bahwa pasangan ini mendapat suara sebanyak 50,15 persen, sementara indikator 49,87 persen disusul kemudian LSI Denny JA dengan 50,18 persen. Belum lagi dengan klaim dari Pramono yang mengaku telah mengetahui hasil real count KPUD Jakarta, dimana ia mendapatkan suara sebesar 50,07 persen atau 2.183.577.
“Hasil real count KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C hasil KWK saat ini, pagi ini, Kamis tanggal 28 November 2024 telah mencapai 100 persen TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta,” ungkap Pramono saat mendeklarasikan kemenangan di kediamannya kawasan Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).
Walau sejurus kemudian hal ini dibantah oleh KPUD Jakarta. Lembaga resmi yang mengurusi soal Pilkada ini menyatakan tak pernah mengeluarkan quick count apalagi real count. Sebaliknya, mereka menggunakan rekapitulasi manual berjenjang mulai tingkat kecamatan.
Merujuk Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai pada 27 November hingga 16 Desember 2024.
Berdasarkan penjelasaan Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata, data yang ada dipublikasikan di Sirekap merupakan foto formulir C. Tujuannya memudahkan akses informasi publik, bukan patokan perolehan suara. Sebab, bisa saja kemudian terjadi koreksi di tingkat kecamatan.
”Kami berpegang bahwa hasil resmi itu hanya yang dikeluarkan oleh KPU. Batas akhirnya paling lambat diputuskan tanggal 16 Desember 2024,” kata Wahyu dalam keterangan resminya.
Banteng Pindah Kandang
Sikap ‘buru-buru’ yang ditunjukan Pram memang sepatutnya bisa diwajari, apabila berkaca pada hasil buruk yang didapatkan PDIP dalam pagelaran Pilkada 2024. Jawa Tengah yang paling berasa, tak lagi identik dengan ‘Kandang Banteng’, justru hancur berantakan, di hantam Pilpres dan kini Pilkada.
Calon yang mereka usung, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi kalah sekitar 16 persen hingga 18 persen suara dari Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang diusung oleh KIM Plus.
Ini seperti koreng lama yang tergaruk kembali sebagaimana kekalahan Pilpres 2024, saat Prabowo-Gibran memenangkan suara Jateng (53,08%) dibandingkan jagoan PDIP Ganjar-Mahfud (34,34%).
Koreng yang disebut politikus senior PDIP, Bambang Pacul diakibatkan faktor cuaca, yang kemudian menjadikan banteng pesakitan tak lagi perkasa, sementara migrasi menjadi jalan satu-satunya yang mesti dilakukan. Kini Jakarta sedang ditata, dipertaruhkan demi tak kehilangan muka.
Proses migrasi dari Jateng ke Jakarta ini keluar dari mulut Ketua Bappilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus.”Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di Ibu Kota Jakarta,” kata dia.
Tak heran juga kalau kemudian Banteng menjadi alergi dengan kata dua putaran. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah mewanti-wanti seluruh relawan, simpatisan dan kader partai waspada menjaga suara Pramono-Rano Karno.
Hasto tak mau lagi kecolongan dengan manuver yang kemudian menggenapi kemenangan besar Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang juga didukung Presiden ke-7 Joko Widodo di pulau Jawa.
“Waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan (Pilkada) Jakarta agar dua putaran,” kata Hasto, dikutip dari keterangan resmi pada Kamis (28/11).
Ada beberapa temuan yang kemudian membuat banteng mesti waspada demi ambisi merebut Jakarta, salah satunya soal pelanggaran netralitas ASN. PDIP menuding, adanya manuver yang dilakukan penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta saat merombak camat dan lurah saat pilkada sedang bergulir. Perombakan itu, menurut mereka bertentangan dengan UU Pilkada, tepatnya Pasal 71 ayat (2).
Belum lagi kekhawatiran terjadinya politisasi bansos dan keterlibatan oknum yang disebut Hasto dengan istilah partai cokelat.
Direktur Citra Publik Indonesia (CPI) LSI Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas, ketika berbincang dengan Inilah.com, menilai sudah sepatutnya PDIP merasa khawatir andai terjadi putaran kedua. Apalagi saat ini menurut dia, persaingan di Jakarta pada saat ini masih didominasi elit daripada di level akar rumput (grassroots).
Belum lagi soal rendahnya partisipasi pemilih dibanding Pilkada 2017. Angka partisipasi pemilih pada pilkada Jakarta 2024 tercatat hanya mencapai sekitar 4,3 juta suara. Sementara jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8,2 juta. Artinya, partisipasi pemilih ada di angka 53,05. Adapun pada pilkada 2007 dan 2012, partisipasi pemilih mencapai sekitar 65 persen. Sedangkan pilkada 2017 jumlahnya meningkat lebih dari 70 persen.
Dari persoalan itu saja, terdapat peluang terbuka bagi pasangan Ridwan Kamil-Suswono mengejar ketertinggalan suara. Faktor lain, menurut Hanggoro, KIM sebagai koalisi pengusung RK akan lebih fokus tak lagi terpecah ke daerah lain. KIM dinilainya jauh lebih siap menggerakan mesin partai dan relawan pada putaran kedua. Faktor lain, sudah tentu urusan logistik.
“Kalau elektabilitas, kita bisa mengukur, ya, tetapi kalau soal ‘isi tas’ itu sulit kita ukur,” kata Hangoro.
Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara menilai putaran kedua pilkada Jakarta akan menjadi pertarungan elite politik nasional antara Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono melawan Megawati Soekarnoputri, Anies Baswedan, dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Perhelatan Pilkada Jakarta 2024 bukan sekadar kompetisi antar paslon, tetapi juga kompetisi antar elite politik, yaitu Prabowo-Jokowi-SBY Vs Megawati-Ahok-Anies,” kata Igor.
(Nebby/Rizki)