Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengakui, tantangan pengelolaan air tidak bisa dihindar. Terutama ancaman krisis air akibat perubahan iklim.
“Marilah kita bersama-sama membangun kesadaran betapa pentingnya menjaga air sebagai sumber kehidupan bagi masa depan yang berkelanjutan untuk anak cucu kita,” kata Basuki, Jakarta, dikutip Rabu (17/7/2024).
Basuki mengatakan, saat ini, Indonesia membangun 61 bendungan dalam 10 tahun terakhir. Ke depan, pembangunan ini bisa dilanjutkan dengan membangun 50 bendungan baru per 5 tahun.
“Indonesia butuh banyak tambahan penampung air untuk menghadapi cuaca ekstrem dan perubahan iklim. Tidak ada pilihan, untuk mengatasi banjir dan kekeringan, kecuali menambah bendungan dan embung lebih banyak lagi,” kata Basuki.
Melalui studi The Global Water Assessment Tracker yang dilakukan di 15 negara tempat Ecolab beroperasi, termasuk Indonesia, dilakukan penelitian terkait kondisi pengelolaan air dengan mengukur manfaat dan penggunaan air.
“Mengatasi krisis air yang mendesak membutuhkan pemikiran transformatif tentang konservasi air. Ecolab Watermark Study menekankan pentingnya para pemimpin untuk secara aktif terlibat dalam melindungi sumber daya vital kita, air,” kata Senior Vice President and Market Head, Ecolab Southeast Asia, Gregory Lukasik.
Gregory mengatakan studi ini berfokus pada air dan perspektif konsumen tentang kondisi pengelolaan air melalui pentingnya air, penggunaannya, hubungannya dengan iklim, dan tanggung jawab sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta individu untuk secara efektif menangani tantangan global yang kritis.
Di Indonesia, kata dia, studi ini mengungkapkan bahwa 89 persen penduduk mengharapkan pemerintah untuk mengambil tindakan lebih besar dalam memastikan fasilitas publik yang efisien, seperti menerapkan denda yang lebih tinggi bagi mereka yang mencemari pasokan air publik.
“85 persen responden berharap adanya investasi global yang lebih besar dalam penggunaan air yang efisien. Konsumen percaya bahwa perusahaan harus didenda karena ketidakefisienan, bukan individu yang dikenai pajak atas penggunaan air,” ujarnya.
Kemudian, lanjut Gregory, sebanyak 79 persen responden menyatakan bahwa air bersih adalah prioritas utama dan setuju bahwa pengelolaan air bersih adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan sektor swasta.
Terkait hal tersebut, Assistant Vice President and Country Head, Ecolab Indonesia, Evan Jayawiyanto, menekankan pentingnya kolaborasi multi pemangku kepentingan untuk pengelolaan sumber daya air negara yang berkelanjutan di tengah-tengah upaya pembangunan.
“Saat Indonesia berupaya mencapai tujuan pembangunannya, permintaan akan air bersih akan meningkat, sehingga penting untuk memiliki perencanaan mendalam dan menerapkan regulasi pengelolaan air yang lebih ketat,” ucapnya.
Evan menyoroti pentingnya kebijakan yang ketat untuk menjamin bahwa industri mengelola air secara bertanggung jawab. Sebagai pemimpin dalam bisnis pengelolaan air, Ecolab menyediakan berbagai alat, solusi, dan teknologi, bersama dengan keahlian, untuk memfasilitasi penerapan praktik pengelolaan air cerdas di antara pelanggannya.