Inilah Syarat Utang BUMN Karya Ditanggung APBN

Kementerian Keuangan merupakan pengelola kekayaan negara. BUMN juga termasuk bagian dari kekayaan negara. Bagaimana dengan utang BUMN, apa Kemenkeu akan membayarnya?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengetahui ada beberapa BUMN yang sedang terlilit utang. Dan ada peluang, utang tersebut dapat diselesaikan dengan dana dari APBN.

“Pada dasarnya, BUMN itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata seperti mengutip saat pemaparan APBN Kita, Jumat (11/8/2023).

“Jadi, pembayaran utang-utang sudah pasti tidak langsung dari APBN,” jelasnya.

Peluang pembayaran menggunakan APBN, katanya, jika pemerintah berutang kepada BUMN tersebut. Ini bisa jadi mekanisme pemerintah membayar sejumlah kewajiban beberapa BUMN Karya. Dia mencontohkan kasus di Pertamina dan PLN, namun tak menjelaskannya lebih gamblang.

“Tetapi, kami tidak membayar langsung utang-utang dari BUMN itu dari APBN,” ujar Isa.

Dia melanjutkan, cara lain untuk menyalurkan anggaran dari APBN kepada BUMN adalah dengan penyertaan modal negara (PMN). Namun, kata dia, ada perencanaan dan schedule yang sudah ditetapkan sejak APBN.

“Dan tahun ini untuk BUMN Karya, sepanjang pengetahuan kami, ini masih Hutama Karya saja dan itu tidak direncanakan untuk pembayaran utang-utang,” tutur dia.

Masalah utang BUMN Karya sempat dikeluhkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono telah mengirimkan surat kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar uang proyek dari APBN tidak digunakan untuk membayar utang BUMN Karya di perbankan.

Intinya, Basuki tidak ingin hal itu mengganggu proyek strategis nasional (PSN) atau proyek strategis pemerintah. “PSN kan perintah presiden. Jadi, harus dipisahkan antara (dana) restrukturisasi dan program prioritas nasional. Itu pesannya,” ujar Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja di Gedung Kementerian PUPR, Rabu (9/8/2023).

Endra melanjutkan, dana dari APBN harus dipisahkan dari persoalan restrukturisasi. Sebab, restrukturisasi tidak ada kaitannya dengan APBN.