Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku tengah membicarakan soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, pihaknya mendorong KPU mampu menggelar PSU dan penghitungan suara di Malaysia sebelum rekapitulasi suara secara keseluruhan pada 20 Maret 2024.
“Teman-teman KPU sekarang lagi mengkaji (pemutakhiran data) kemudian dalam beberapa hari ke depan akan ada proses di Kuala Lumpur. Kita harapkan demikian karena kan diharapkan sebelum tanggal 20 Maret itu sudah ada pemungutan dan penghitungan suara di Kuala Lumpur,” kata Bagja saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Ia menjelaskan, KPU bersama Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sudah sepatutnya mampu menyelesaikan pemutakhiran data pemilih di Kuala Lumpur dengan secepat mungkin.
“Basis Daftar Pemilih Tetap (DPT) itu seharusnya pemutakhiran data pemilih apakah yang bersangkutan tinggal di situ atau tidak. Kalau tidak tinggal di situ ya jadi masalah, karena itu data tahun 2019 yang dimutakhirkan seharusnya,” kata Bagja memaparkan.
“Tapi rupanya misalnya temuan kita di lapangan ada yang nomor paspornya, nomor paspor lama baru bisa dia masuk DPT. Berarti kan tidak ada pemutakhiran jangan-jangan, atau ada pemutakhiran tapi tidak lengkap,” ujar Bagja.
Sebelumnya, KPU mengaku akan menggelar PSU di Kuala Lumpur, Malaysia dengan meniadakan pemungutan suara melalui metode pos.
“KPU memulai kegiatan PSU di Kuala Lumpur dengan pemutakhiran daftar pemilih,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Ia menjelaskan, pemutakhiran data ini berdasarkan DPT yang sudah ditetapkan pada 21 hingga 23 Juni 2023 di Kuala Lumpur. Adapun data yang akan dimutakhirkan merupakan alamat-alamat yang tidak jelas.
“Berdasarkan alamat-alamat yang tidak diketahui atau tidak jelas, kita keluarkan dari daftar pemilih, sehingga menjadi basis pemutakhiran daftar pemilih,” katanya.