Bawaslu: Lembaga Pemantau Pemilu 2024 Harus Terakreditasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan lembaga pemantau pemilu harus terakreditasi untuk mengawasi tahapan Pemilu 2024. Syarat akreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta lembaga pemantau segera mendaftarkan diri untuk menerima sertifikat akreditasi dari Bawaslu. Dia berharap jumlah pemantau bisa lebih banyak dibanding Pemilu 2019 yang berjumlah 136.

“Sesuai ketentuan UU No. 7 tahun 2017 maka pendaftaran pemantau dan akreditasi ada pada Badan Pengawas Pemilu untuk Pemilu 2024 mendatang,” kata Bagja, dalam acara peluncuran Meja Pelayanan Pemantau Pemilu 2024, di Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Bagja mengingatkan pula syarat lembaga pemantau harus berbadan hukum, bersifat netral, nonpartisan, dan independen. Setelah syarat terpenuhi, Bawaslu akan memberikan akreditasi bagi para pemantau pemilu yang akan berpartisipasi mengawasi Pemilu 2024.

Mengingat tahapan pemilu sudah dimulai pada 14 Juni 2022, Bawaslu meminta lembaga pemantau segera mendaftarkan diri. “Semakin cepat lebih baik sehingga pemantau dapat mengawal dan mengawasi tahapan,” tuturnya.

Bagja menambahkan, dalam perhelatan Pemilu 2024, pemantau akan menghadapi tugas berat karena keserentakan pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Para pemantau diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan seluruh tahapan pemilu dimulai dari pendaftaran partai politik dan peserta pemilu, pemungutan suara hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

“Semoga demokrasi Indonesia dengan adanya pemantau bisa lebih baik lagi, semoga demokrasi Indonesia terhindar politisasi SARA, hoaks, fitnah, berita bohong, dan kemudian demokrasi yang lebih sejuk daripada pemilu 2019 yang lalu,” pungkasnya. [WIN]