Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyebutkan enam provinsi di Papua berpotensi rawan atau mudah menimbulkan gangguan keamanan, serta pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Bagja menekankan, semua provinsi di pulau tersebut akan menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu menjelang maupun pada hari pelaksanaan pencoblosan pada 27 November.
“Semua wilayah Papua itu menjadi perhatian tersendiri juga untuk masalah-masalah kerawanan, karena pasti daerah itu banyak kerawanannya,” ujar Bagja di Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Bawaslu baru saja memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami juga tadi baru saja berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, berkomunikasi dengan Pj Gubernur dan juga forum komunikasi pimpinan daerah,” kata Bagja.
Bagja menambahkan, untuk mengantisipasi ,kerawanan yang mungkin bisa terjadi, Bawaslu telah memperkuat koordinasi dengan Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota.
Masalah-masalah pelanggaran yang mungkin bisa terjadi, di antaranya, bagi-bagi uang atau money politic oleh oknum pada saat hari pencoblosan, hingga pembagian sembako pada masa tenang nanti.
Selain itu, tambah dia, daerah yang ada kotak/kolom kosong yang berarti calon tunggal juga kami intensifkan pengawasannya.
Begitu juga dengan daerah yang pasangan calon kepala daerah cuma dua seperti yang ada banyak di Jawa Tengah dan lain-lain.
“Daerah-daerah seperti itu tentu kerawanannya tinggi,” ungkap Bagja.
Bagja melanjutkan, dari sisi keamanan, Papua juga sangat rawan.
Sebab, ancaman dari kelompok separatis bersenjata atau yang memang ingin mengacaukan keamanan yang ada di masing-masing provinsi itu bisa saja terjadi.
Saat ini Indonesia sedang bersiap menuju masa pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhir September 2024 mengumumkan ada sebanyak 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.