Terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, ekonom senior UI Faisal Basri mengejutkan sekaligus bikin miris. Apa itu?
Ya, dia bilang, meski harga Pertalite naik, konsumsinya tetap akan besar. Bahkan kuota diprediksi tetap akan jebol. Alias tak cukup sampai akhir tahun. Waduh.
Saat ini, kata dia, konsumsi Pertalite sudah di atas 50 persen dari kuota yang ditetapkan 23 juta kiloliter (kl). Alhasil, tidak akan mencukupi hingga Desember 2022, karena konsumsi Pertalite sudah melebihi kapasitasnya.
Masih kata Faisal, ketika harga pertamax yang kini dibanderol Rp12.500, naik menjadi Rp15 ribu per liter, masih ada subsidi dari pemerintah. Misalnya, pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10 ribu per, dan pertamax naik menjadi Rp15 ribu per liter. Orang tetap akan beralih ke Pertalite, sehingga kuota 23 juta kl akan terlampaui.
Data PT Pertamina (Persero) sampai akhir Juni 2022, realisasi penyaluran mencapai 14,2 juta kiloliter. Jumlah tersebut memang sudah lebih dari 60 persen, padahal baru pertengahan tahun.
Namun, jika kenaikan harga hanya dilakukan untuk Pertalite dan Pertamax tidak, maka itu dinilai tidak adil. Apalagi Pertamax dinikmati oleh orang kaya atau kendaraan mahal.
Oleh karenanya, langkah yang dinilai paling tepat adalah membatasi penyaluran BBM bersubsidi hanya untuk yang berhak saja. Sebab, tujuan pemerintah memberikan subsidi untuk membantu rakyat miskin. “Jadi tugas pemerintah tugasnya untuk melindungi rakyat miskin,” jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan pemerintah untuk mengubah skema subsidi yang dibuat dalam APBN. Pasalnya, saat ini skema subsidi dan kompensasi masih dibedakan padahal sama saja. Skema subsidi BBM dibuat lebih transparan.
Hal ini untuk mencegah adanya subsidi terselubung atau kompensasi yang selama ini tak tercatat di APBN. “Jadi serba tidak transparan deh. Jadi aturan diubah deh, subsidi ya subsidi, nggak usah ada dana kompensasi. Ini kacaunya pengaturan APBN oleh negara ini,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)