Sabtu, 26 Oktober 2024 – 22:00 WIB
Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024). (Foto: Inilah.com/ Syahidan)
Cawagub Jakarta nomor urut 1, Suswono angkat bicara soal polemik perbedaan hasil survei antara Poltracking dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Suswono mengatakan, urusan kode etik biar jadi ranah Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Meski begitu, ia mengingatkan, survei memiliki metodologi dan pakem yang harus diikuti. Menurutnya pihak yang menyurvei tidak boleh karena pesanan, lalu memutarbalikan fakta dari realita yang ada.
“Ada etikanya, ada kode etiknya, kita tunggu saja setelah dipanggil, siapa yang sebetulnya melakukan kebohongan, intinya begitu,” kata Suswono di Jakarta Selatan, Sabtu (26/10/2024).
Suswono mengimbau, publik memberi ruang Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik) dalam mengusut apa yang terjadi dengan beda hasil survei ini. Jika terdapat pelanggaran etik, dia meminta agar diberi teguran
“Ada persatuan yang nanti melanggar kode etik pasti ada ditegur atau diberi peringatan atau mungkin dalam tanda kutip enggak tahu ya apakah kayak model IDI gitu bisa dicabut izin misalnya sebagai survei yang tidak layak. Kita intinya sekali lagi serahkan ke lembaga yang punya kewenangan untuk itu,” ucap dia.
Advertisement
Sebelumnya, Tim Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) akan menggelar rapat untuk memanggil lembaga survei Poltracking dan LSI terkait hasil survei yang berbeda dalam Pilkada Jakarta 2024.
“Karena hasil survei mereka berbeda signifikan maka kami Dewan Etik Persepi akan segera rapat dan memanggil kedua lembaga tersebut,” kata anggota Dewan Etik Persepi, Saiful Mujani, Jumat (25/10/2024).
Menurut Saiful, pemanggilan itu dilakukan untuk menjelaskan kenapa hasil survei dua lembaga tadi berbeda. Ia mengatakan, apabila alasannya tidak jelas maka akan dilakukan audit forensik.
“Kalau dua langkah tadi tidak menjawab masalah maka akan dilakukan survei ulang oleh tim khusus Persepi,” kata Saiful.
Saiful mengatakan, survei ulang akan dilakukan bersama-sama oleh dua lembaga survei tadi plus anggota Persepi lain yang ditunjuk oleh Dewan Etik Persepsi.
Ada pun Tim Dewan Etik Persepi terdiri dari Prof Asep Saefuddin berasal dari Badan Statistik Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Hamdi Muluk dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), Prof Saiful Mujani dari FISIP Universitas Islam Negeri (FISIP UIN) dan Pendiri Lembaga Survei SMRC.
Saiful menyebut, jika lembaga survei tersebut terbukti melanggar etik berat maka sudah pasti bisa dikeluarkan dari perhimpunan. Selanjutnya, kata Saiful, Persepi akan mengeluarkan putusan tidak merekomendasikan lembaga survei ke publik untuk dipakai.
Diketahui, hasil survei LSI menyebut elektabilitas pasangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Rano) unggul tipis dibanding Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) usai debat perdana
“Simulasi tiga pasangan Pramono-Rano elektabilitasnya 41,6 persen, disusul RIDO 37,4 persen, dan Dharma-Kun 6,6 persen. Ada 14,4 persen yang belum tahu atau tidak menjawab. Untuk sementara pada Oktober ini, Pram-Rano sudah unggul meskipun keunggulannya belum signifikan,” tutur Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, Rabu (23/10/2024).
Sementara, pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyebut pada temuan survei periode 10-16 Oktober 2024, elektabilitas paslon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) masih unggul dibanding paslon lain.
“Elektabilitas RIDO 51,6 persen, Pram-Rano 36,4 persen, dan Dharma-Kun 3,9 persen. Jadi selisihnya cukup lumayan, tetapi kandidat masih punya waktu sekitar satu bulan lebih kalau dari pengambilan data, maka dinamika politik masih mungkin terjadi,” ucap Hanta Yuda secara virtual dalam survei bertajuk ‘Evaluasi Kampanye, Debat dan Tren Kekuatan Elektoral Kandidat Pilkada Jakarta 2024’, dipantau di Jakarta, Kamis (24/10/2024).