Presiden terpilih Prabowo Subianto ogah berkomentar soal peluang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal masuk kabinet atau tidak. Ia menyerahkan pertanyaan itu dijawab langsung oleh partai besutan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
“Tanya saja PKB,” kata Prabowo di acara Rakornas Legislatif PKB, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Waketum PKB Jazilul Fawaid juga tak berani berkomentar. Ia mengatakan perihal kabinet merupakan hak prerogatif dari Prabowo. Meski begitu, Jazilul mengatakan partainya siap untuk mengikuti Prabowo.
“Kan prerogatif presiden (soal kabinet). Yang jelas kehadiran Pak Prabowo hari ini, tidak untuk menjelaskan kabinet, namun Pak Prabowo terang-terangan menyampaikan ingin membangun Indonesia dan bersama PKB,” ucap Jazilul.
Ia menjelaskan, partainya tidak dapat meminta posisi menteri yang diinginkan kepada Prabowo. Menurutnya, perihal menteri merupakan persoalan teknis.
“Yang jelas PKB sekarang diterima oleh Pak Prabowo menjadi kekuatan bagian pemerintahan Pak Prabowo ke depan, soal di posisi menteri, itu nanti teknis, prerogatif Prabowo,” ujarnya.
Dikorek lebih jauh soal nama-nama kader yang berpeluang diajukan sebagai menteri, Jazilul mengaku tidak tahu. Buatnya, Prabowo sudah menerima kembali PKB saja sudah bagus.
“Ya saya tidak tahu ya namanya dikirim lewat apa, karena itu bukan porsinya PKB, porsi PKB di belakang Pak Prabowo mengawal semua kebijakan,” ujar dia.
Teka-teki soal susunan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai terkuak. Besar kemungkinan kabinet tersebut memiliki 46 kementerian, 19 di antaranya adalah kementerian baru.
Dokumen yang diterima Inilah.com, Kamis (10/10/2024) menunjukkan ada sejumlah kementerian baru, hasil dari pemisahan kementerian yang lama.
Di antaranya Kementerian Koordinator Kemasyarakatan, Kementerian Hutan, Kementerian Laut dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat hingga Kementerian Transmigrasi.
Kemudian Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan.
Lalu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Selain soal nomenklatur kementerian, di publik juga sudah beredar sejumlah nama potensial akan mengisi kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Mereka berasal dari partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut satu per satu dari kandidat menteri sudah dipanggil Prabowo. Ia juga mengakui terdapat beberapa menteri pada kabinet pemerintahan Presiden Jokowi ada yang kembali dipilih untuk mengisi pos menteri pada kabinet Prabowo-Gibran mendatang.
“Kan Pak Prabowo sudah ngomong nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan dipakai untuk membantu beliau. Jadi, ya nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit (akan) dipakai,” ucapnya.
Sayangnya dia enggan membeberkan terkait sosok tersebut, begitu pula kepastian jumlah nomenklatur kementerian yang akan dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, Muzani tak menampik adanya peluang kader PDIP yang akan masuk dalam jajaran kabinet, bila partai berlambang banteng moncong putih itu masuk koalisi pemerintahan mendatang. “Insya Allah ada,” tuturnya.
Berikut daftar 46 Kementerian di kabinet Prabowo-Gibran:
1. Kemenko Polhukam
2. Kemenko Ekonomi
3. Kemenko PMK
4. Kemenko Marinves
5. Kemenko Kemasyarakatan
6. Kementerian Luar Negeri
7. Kementerian Pertahanan
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian PAN-RB
11. Kementerian ATR/BPN
12. Kementerian Pertanian
13. Kementerian Hutan
14. Kementerian Laut dan Perikanan
15. Kementerian Pekerjaan Umum
16. Kementerian Perumahan Rakyat
17. Kementerian Perhubungan
18. Kementerian Desa PDT
19. Kementerian Transmigrasi
20. Kementerian Perdagangan
21. Kementerian BUMN
22. Kementerian Koperasi
23. Kementerian Perindustrian
24. Kementerian Pariwisata
25. Kementerian Ekonomi Kreatif
26. Kementerian UMKM
27. Kementerian Agama
28. Kementerian Sosial
29. Kementerian PPPA
30. Kementerian Kesehatan
31. Kementerian Ketenagakerjaan
32. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
33. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
34. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
35. Kementerian Pendidikan Tinggi
36. Kementerian Kebudayaan
37. Kementerian Pemuda dan Olahraga
38. Kementerian Keuangan
39. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
40. Kementerian ESDM
41. Kementerian Lingkungan Hidup
42. Kementerian Investasi
43. Kementerian Hukum
44. Kementerian HAM
45. Kementerian Sekretariat Negara
46. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan