Pernyataan Kepala Badan Pelindungan dan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sekaligus relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Benny Rhamdani menyangkut kesiapan bertempur melawan pihak-pihak yang kontra pemerintah memantik polemik. Banyak kalangan menyesalkan pernyataan Benny. Tak terkecuali PDIP yang notebene partai pendukung Presiden Jokowi turut meradang.
“Bayangkan saja, minta restu untuk gempur orang. Bapak Presiden kita tidak mungkin akan mencampuri urusan hukum,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah, Senin (28/11/2022).
Said menjelaskan, pernyataannya itu bukan tanpa alasan. Sebab, Benny Rhamdani meminta restu dari Presiden untuk menggempur pihak lain. Padahal, menurut Said, Presiden Jokowi sendiri memiliki sopan santun dan etika yang baik.
“Kalau ada relawan seperti itu, menakutkan bagi saya,” ucap Said.
Said pun menganalogikan apabila dirinya yang mengetahui secara langsung ada pihak-pihak yang mengkritik hingga menghina Presiden Jokowi. Menurut pria yang juga anggota DPR dari Fraksi PDIP ini, dirinya akan meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan.
“Paling saya minta aparat penegak hukum supaya turun tangan, kan itu yang bisa dilakukan. Tidak bisa telepon Bapak Presiden, karena untuk apa juga telepon Pak Presiden. Wong hukum kita sudah menyediakan,” ujar Said.
Ia pun meminta Presiden Jokowi meninggalkan relawan semacam Benny Rhamdani. Pasalnya, pernyataan Benny disebut Said, justru merugikan Jokowi.
“Kalau ada relawan tanda kutip yang seperti itu tinggalkan saja. Iya (tinggalkan), itu bukan relawan,” kata Said menegaskan.
Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani melontarkan pernyataan siap bertempur di lapangan guna melawan pengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini terungkap melalui sebuah video yang menampilkan Benny tengah berbicara langsung di hadapan Presiden Jokowi. Pembicaraan itu diduga berlangsung saat acara kumpul relawan pendukung Presiden Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11/2022).
Klarifikasi Benny
Benny sendiri sudah memberikan penjelasan atas pernyataan dirinya yang menuai polemik itu. Ia menyebut, momen dirinya mengemukakan kesiapan bertempur dengan pihak yang kontra dengan Presiden Jokowi bukan dalam acara tertutup. Selain itu, kata dia, video yang beredar luas di media sosial itu tidak ditampilkan secara utuh.
“Itu bukan acara tertutup. Tapi saya yakin video itu tidak utuh. Kalau utuh seharusnya keseluruhan dong dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit harusnya dimuat secara utuh, dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul kepada presiden kan tidak hanya saya,” kata Benny kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.
Benny mengaku tidak masalah apabila pemerintah termasuk Jokowi dikritik. Sebab, Indonesia merupakan negara demokrasi.
“(Tapi) yang kita soroti dalam perjalanan kebangsaan ini, ini sudah bukan kritik. Lihat cara-cara yang mereka lakukan selama ini upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan, selalu dengan pola yang sama,” jelasnya.
“Penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antar suku dan agama. Berita-berita hoaks bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, Presiden, Ibu Negara terakhir,” ujar Benny menambahkan.
Bahkan, Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 itu menyebut hal itu sebagai dendam politik yang seolah diformalin atau diawetkan usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.
Oleh karena itu, Benny menyarankan Presiden Jokowi agar mengencangkan upaya penegakan hukum.
“Itu yang kemudian saya memberi pesan. Kita ini pemenang, kita ini mayoritas. Jadi kalau kita mau melakukan hal yang sama dengan mereka yang selama ini merongrong pemerintahan Jokowi dengan cara-cara yang tadi, bukan kritik, kita bisa melakukan yang sama dan pasti jumlah kita lebih besar,” terangnya.
Fokus Urus TKI
Namun, dalam pandangan Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Benny Rhamdani selaku pejabat negara seharusnya tidak melontarkan pernyataan semacam itu. Ujang menyarankan, Benny fokus mengurusi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang masih kerap dihinggapi banyak masalah.
“Dibandingkan harus membuat pernyataan yang kontroversial yang tentu itu akan bisa membuat perpecahan, ini sangat disayangkan,” ujar Ujang.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)