Teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) lantaran disangka kampanye, dinilai tak adil. Sejumlah menteri melakukan hal sama, namun melenggang bebas.
Hal itu disampaikan eks Sekretaris Kementrian BUMN, Muhammad Said Didu, dikutip dari akun Twitter pribadinya @msaid_didu, Jumat (15/7/2022). “Adalah tidak adil jika Bpk Presiden @jokowi hanya menegur pak Mendag @ZUL_Hasan karena banyak Menteri dan pejabat lain yg lakukan kampanye untuk diri dan keluarganya,” cuit Said Didu.
Sayangnya, Said Didu tak menyebutkan siapakah menteri yang ditunjuknya suka berkampanye, namun didiamkan presiden.
Mengingatkan, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menegur Mendag Zulhas terkait acara PANsar murah di Lampung pada Sabtu (9/7/2022). Saat itu, Zulhas membagikan minyak goreng gratis, dibumbui harapan agar masyarakat memilih putrinya, Futri Zulya Savitri.
Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo menyebut adanya pihak-pihak yang memelintir informasi yang menyudutkan Mendag Zulhas. Seolah-olah, Mendag Zulhas memanfaatkan program pemerintah untuk mengampanyekan putrinya, Futri Zulya Savitri.
Disinformasi ini, menurut Dradjad, dimunculkan para pemain impor pangan dan oknum backing-nya yang mulai gerah. “Pelintirannya adalah: ‘Mendag memakai program pemerintah agar rakyat memilih putrinya’,” kata Dradjad.
Dradjad berharap, masyarakat melihat kegiatan Zulkifli Hasan sebagai Ketum PAN dalam acara PANsar Murah di Lampung, secara jernih dan objektif. Selanjutnya muncul pelintiran oleh oknum pers tertentu yang pertama mengangkatnya, yang akhirnya membuat gaduh.
Dradjad menyebut, hal itu sebagai pelintiran karena isu itu bertentangan dengan faktanya. Pertama, kegiatan tersebut adalah acara PAN, bukan Kemendag. “Bang Zul hadir sebagai Ketum PAN, bukan sebagai Mendag. Acara diadakan pada akhir pekan, bukan pada hari kerja. Mendag memang terbiasa bekerja di luar jam kerja. Namun, jika dia sesekali memakai akhir pekan untuk keluarga atau PAN, mosok tidak boleh?” ungkap ekonom senior Indef ini.
Kedua, lanjut Dradjad, PANsar Murah dibiayai pengurus dan kader PAN. Selanjutnya, Minyakita dipelintir sebagai pemanfaatan program pemerintah untuk kepentingan politik. “Itu terbolak-balik,” jelas Dradjad.
Kegiatan berbagi dengan rakyat seperti itu, kata Dradjad, bukan baru di internal PAN. Sekitar April 2022, anggota DPR asal PAN Eko Patrio, mengadakan PANsar Murah di 6 titik di DKI Jakarta. Sembako dengan harga Rp150 ribu dijual hanya Rp30 ribu. Artinya, subsidinya Rp120 ribu.
“Jika yang disubsidi kader PAN adalah Minyakita, justru membantu sosialisasi Minyakita di masyarakat. Jika ibu-ibu banyak yang kenal dan beli Minyakita, muncul tekanan pasar terhadap swasta untuk menurunkan harga migor. Jadi acara tersebut bukan memanfatkan, melainkan justru membantu program pemerintah,” terang Dradjad.
Ketiga, apa yang diucapkan Zulkifli Hasan dalam posisi sebagai Ketua Umum PAN, bukan sebagai menteri perdagangan. Ketum parpol tentu boleh meminta dukungan rakyat. “Jika dikomentari terkait pelanggaran pemilu, masa kampanye kan belum dimulai? Apakah politisi tidak boleh silaturahmi dengan konstituen,” tanya politikus senior PAN ini.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)