Tahun ini, PP Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari ini (Jumat, 21/4/2023). Sedangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan Lebaran jatuh pada Sabtu (22/4/2023).
Menanggapi perbedaan ini, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin berharap, pemerintah bisa menjadi penengah antar golongan yang menganut perbedaan tersebut. “Saya berpendapat agar pemerintah menjadi penengah yang berada di atas untuk semua kelompok, kalau pemerintah berada pada satu posisi tunggal ini namanya regimentasi agama,” kata Din di Jakarta International Equatrian Park (JIEP) Pulomas, Jakarta Timur, Jumat (21/4/2023).
Selain itu, menurut Din, pemerintah dianggap tidak netral dalam menyikapi perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. “Mungkin soal idul Fitri, nah soal idul Fitri ini begitu pemerintah tidak netral, tidak berada di atas semua golongan ini yang akan menimbulkan masalah,” lanjut dia.
Hal itu lantaran ia mendapati kepala pejabat pemeritnah di daerah yang melarang umat islam menggelar salat Ied di alun-alun buntut perbedaan 1 Syawal 1444 Hijriah. “Sampai-sampai ada kepala pejabat pemerintah di daerah tidak membolehkan yang bersalat idul fitri di luar hari pemerintah itu tidak boleh memakai alun-alun , ini kan sudah melewati batas,” jelas Din.
Sementara itu, Din memberi pesan kepada umat Islam dengan adanya perberdaan ini, jangan adanya perpecahan yang memunculkan perdebatan. “Umat Islam saya pesankan juga pada jamaah jangan karena perbedaan ini kemudian membawa perpecahan dan jangan mau di adu domba,” tandasnya.
Reyhaanah Asya
Beri Komentar (menggunakan Facebook)