Bea Cukai gelar koordinasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) dengan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bekasi. Koordinasi ini adalah upaya pemanfaatan dan peningkatan dampak DBH CHT yang lebih terukur di masing-masing wilayah.
“Agar pemanfaatan DBH CHT berdampak signifikan, penting untuk melaksanakan program dengan memperhatikan dampak yang lebih terukur. Selain itu, penentuan objek sosialisasi dan pengawasan harus disesuaikan dengan beberapa aspek seperti karakter wilayah, kepadatan penduduk, tingkat perekonomian serta, pola sebaran demografi,” jelas Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar.
Bea Cukai Jember lakukan rapat koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran (RKP) DBH CHT dengan Pemkab Situbondo (26/03). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas implementasi DBH CHT tahun anggaran 2024 di daerah penghasil cukai atau penghasil tembakau. Pda hari yang sama Bea Cukai Jember turut menjadi narasumber dalam rapat koordinasi DBH CHT bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Situbondo. Dalam kegiatan ini Bea Cukai Jember menjelaskan program penggunaan DBH CHT di bidang penegakan hukum, hingga pemanfaatan sistem aplikasi pelaporan rokok ilegal (Siroleg).
“Siroleg adalah sebuah aplikasi dari Bea Cukai yang berfungsi untuk mendata beragam informasi atau pelaporan mengenai peredaran rokok ilegal,” jelas Encep.
Serupa, Bea Cukai Bekasi juga gelar rapat koordinasi DBH CHT bersama Satpol PP Kabupaten Bekasi pada Selasa (02/04). Rapat ini juga berfokus pada pelaksanaan RKP DBH CHT yang telah disahkan sebelumnya. Bea Cukai Bekasi pun mengimbau kepada Pemkab Bekasi agar juga menggelar kegiatan serupa dengan Bea Cukai Cikarang, mengingat adanya wilayah pengawasan yang masih beririsan.
Pahami bahwa DBH CHT dapat digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Program ini diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.
“Jadi koordinasi ini adalah upaya agar semua tujuan DBH CHT dapat tercapai, terukur, dan tepat sasaran,” tutup Encep.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)