Beri Dulu Kesempatan Kabinet Prabowo Buktikan Kinerjanya, Jangan Asal Menghakimi


Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) I Putu Yoga Saputra menilai tidak adil jika Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sudah dihakimi sebelum berjalan.

Menurutnya, anggapan terkait komposisi kabinet yang ‘gemuk’ tidak bisa menjadi patokan untuk penilaian. Pemecahan sejumlah lembaga, ditujukan agar bisa kerja secara fokus, cepat dan spesifik.

“Struktur kabinet hari ini yang dianggap gemuk adalah bentuk implementasi visi presiden dalam kerja-kerja ke depan dan itu adalah hak Prabowo, agar bisa bekerja lebih cepat dan spesifik,” kata Putu Yoga dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Dia menyatakan, penilaian terhadap kabinet seharusnya berbasis hasil kinerja, sehingga membutuhkan waktu untuk melihat sampai kabinet tersebut sudah berjalan nanti. “Penilaian baru dapat diberikan secara objektif ketika kerja-kerja kabinet sudah berjalan,” ujar dia.

Menurut dia, semua pihak harus memberikan waktu bagi Prabowo-Gibran, serta para menteri untuk mewujudkan visi, misi, dan 17 program prioritas Pemerintah ke depan. “Tunda dulu penilaian sembari kita memberi masukan dalam perjalanan pemerintahan ke depan,” ucap dia.

Secara terpisah, dalam kata sambutan saat Sidang Kabinet Paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai besarnya jumlah anggota dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya saat ini.

“Saudara-saudara sekalian, jumlah anggota kabinet sebanyak 48 menteri, juga ada badan-badan yang sangat strategis, ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya,” kata Prabowo.

Prabowo mengakui jumlah anggota kabinet memang lebih banyak, tetapi Indonesia memang bangsa yang besar dan menjadi negara keempat terbesar di dunia dari total jumlah penduduk.

“Dari luas wilayah Indonesia, luasnya sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara sedangkan Indonesia satu negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 Menteri Keuangan, 27 Menteri Pertahanan, 27 Menteri Dalam Negeri, saudara-saudara, Indonesia seluas Eropa,” ujar dia.