Berkali-kali Presiden Jokowi meminta jajarannya termasuk kepala daerah mengurangi belanja produk impor. Tampaknya himbauan tak didengar, bahkan ada yang berkasus.
Dalam pembukaan Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta, Rabu (10/7/2024), Jokowi kembali menegur kepala daerah karena masih bergantung kepada produk impor.
“Saya cek, masih di angka 41 persen penggunaan produk dalam negeri. Masih 41 persen untuk kabupaten dan kota. Itu masih kecil. Artinya, selain itu (59 persen) produk impor. Hati-hati,” kata Jokowi dengan nada mengancam.
Jokowi mengakui, memang ada kabupaten yang memprioritaskan produk lokal untuk belanja daerah. Hanya saja, porsinya masih perlu ditingkatkan.
Pernyataan senada pernah disampaikan Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Korpri pada 3 Oktober 2023. Dia bahkan meminta belanja produk impor dikurangi karena tak berdampak kepada perekonomian lokal.
Menurut mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itu, anggaran pemda idelanya diputar di daerah dengan cara belanja produk lokal dalam jumlah besar.
“Bodoh sekali kita. Hati-hati saya sampaikan ke semua dinas. Kita kumpulkan pendapatan itu sulit sekali, income daerah, income negara sangat sulit sekali, kemudian belanjanya barang impor. Ini selalu saya ingatkan,” kata Jokowi.
Perintah Jokowi ini, sejatinya sudah benar. Namun kenyataannya masih banyak yang belum impor. Sebut saja impor beras yang selalu naik dari tahun ke tahun.
Bahkan, impor beras pada 2023 mencapai lebih dari 3,06 juta ton. Sedangkan impor beras yang 2,2 juta ton berkasus. Diduga terjadi mark-up harga yang memicu kerugian negara Rp2,7 triliun.
Belum lagi denda bongkar muat atau demurrage, dampak perubahan kebijakan impor beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), senilai Rp294,5 miliar. Kalau ditotal, dugaan kerugian negara itu hampir Rp3 triliun.
Atas temuan ini, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini bolanya di KPK.