Beroperasi Tiga Bulan Lagi, Sekolah Rakyat di Jateng akan Dibangun di Empat Lokasi


Pemerintah akan memulai program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah dengan menargetkan empat daerah sebagai lokasi awal. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan bagi kelompok miskin ekstrem di provinsi Jawa Tengah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan sudah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sudah ada pusat pelayanan di empat lokasi pertama yang sudah dipersiapkan. Rencananya akan mulai beroperasi 3 bulan lagi,

“Di Jateng ada empat, akan mulai. Temanggung, Pati, Magelang, Solo, itu yang sudah siap. Sekarang sudah jalan, kurang tiga bulan lagi kita akan buka. Memang ini cepat sekali persiapannya, kita harus lembur terus,” ungkap Gus Ipul sapaan akrabnya saat menghadiri kegiatan di Kantor Gubernur Jateng, dikutip Inilahjateng, Rabu (12/3/2025).

Gus Ipul menyebut, nantinya Sekolah Rakyat akan menggunakan lahan seluas 5 hingga 10 hektar dengan sistem boarding school yang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA. “Nanti akan dibangun 5-10 hektar untuk jenjang SD, SMP, SMA. Nanti terserap 1.000 siswa satu sekolah,” katanya.

Dia menambahkan, program ini memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1.

Diharapkan Gus Ipul, dengan adanya program yang rencananya akan berlangsung pada tahun ini, akan menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. “Harapannya dimulai tahun ajaran 2025-2026. Syarat masuk DTSEN desil 1. Kelompok paling rentan miskin atau miskin ekstrem syarat pertama, setelah itu baru akan ada tes lanjutan,” pungkasnya.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendukung penuh program tersebut demi mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya.  Ia mengakui, dari data yang diperoleh saat ini terdapat sekitar 160 ribu anak putus sekolah di Jawa Tengah.

Dengan adanya Sekolah Rakyat, sambungnya, diharapkan lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan. “Beberapa daerah siapkan lahan, baru sosialisasi. Sasarannya miskin ekstrem,” tambahnya.