Jelang pensiun Oktober ini, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar ingin mendirikan bank desa. Tujuannya mulia untuk kesejahteraan wong ndeso.
“Bank desa yang sahamnya dimiliki desa, kemudian dikembangkan dari desa oleh desa. Ini adalah mimpi yang bukan sangat terlalu jauh,” kata Gus Halim, sapaan akrabnya di Yogyakarta, Selasa (21/5/2024).
Kakak Cak Imin, sapaan akrab Ketum PKB Muhaimin Iskandar itu, mengaku sudah menyampaikan gagasan bank desa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Dan positif, OJK siap memberikan pendampingan,” ujar dia.
Dia menjelaskan bank desa memungkinkan dikembangkan dari PT lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat kecamatan yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama LKD.
Gus Halim mengklaim PT LKM yang telah terbentuk di sejumlah wilayah mampu mengelola dana masyarakat secara aman karena mendapat pendampingan dari OJK.
“Kalau misalnya ada 100 sampai 500 BUMDes yang punya PT LKM kemudian untuk memperkuat geraknya, menyatu, membangun kerja sama terus mendirikan bank desa itu sangat memungkinkan,” ujar dia.
Berbeda dengan bank umum, kata Gus Halim, bank desa berangkat dari modal yang dimiliki oleh desa, dan keuntungannya dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
“Kalau bank umum kan kembali ke pemiliknya, kalau pemiliknya BUMN kan kembali ke negara. Kalau ini enggak karena dibangun dari basis,” kata dia.
Untuk merealisasikan mimpi itu, menurut dia, saat ini Kemendes PDTT tengah menginisiasi proyek percontohan (pilot project) pembentukan bank desa di Malang, Jawa Timur karena BUMDes Bersama LKD di wilayah itu dinilai paling siap mendirikan PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Di Kabupaten Malang, ujar Gus Halim, bahkan sudah ada satu BUMDes yang mampu mengekspor bunga anggrek untuk kali pertama di Indonesia.
“Target Agustus PT LKM se-Kabupaten Malang sudah terbentuk. Targetnya kemudian kerja sama PT LKM se-Kabupaten Malang membentuk bank desa,” kata dia.
Dia meyakini kehadiran bank desa mampu mendongkrak perekonomian sebab saat ini tercatat sebanyak 3.500 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang 2.400 di antaranya telah bertransformasi menjadi BUMDes Bersama LKD.
“Ambil saja misalnya ada 1.000 (menjadi bank desa) itu berapa coba modal yang akan berputar dan itu akan memberdayakan desa,” kata dia.
Selain memperkuat ekonomi masyarakat desa, Gus Halim menyebut bank desa akan menjadi pilihan baru jasa perbankan di tanah air yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Bukan pesaing ya, tapi bisa menjadi pilihan baru di samping BRI, di samping bank daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ucap dia.