Viral

Berubahnya Peta Koalisi Parpol Pasca Isu Penundaan Pemilu

Tiga partai politik melalui ketua umumnya masing-masing telah mengemukakan pendapatnya tentang wacana penundaan pemilu. Ketiga parpol itu adalah PKB melalui pernyataan Cak Imin pada Rabu (23/2), Golkar melalui Ketum Airlangga Hartarto saat menerima aspirasi petani di Riau (24/2), kemudian disusul Ketum PAN Zulkifli Hasan pada Jumat (25/2) di Gedung MPR.

Pernyataan ketiga parpol tersebut yang tampak berurutan sontak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sejumlah pengamat mengatakan bahwa pernyataan ketiga ketum parpol itu digerakkan oleh kekuatan tertentu.

“Saya ingin katakan, perjalanan ini (rangkaian pernyataan ketum parpol mengenai perpanjangan pemilu) adalah perjalanan yang menurut saya ada yang mendorong. Ada dirijennya. Sehingga ketua umum-ketua umum partai itu, mohon maaf, berkata yang sama,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, dalam sebuah wawancara televisi Jumat (25/2).

Berbeda dengan PKB, Golkar, dan PAN, PDIP menyatakan pendapat yang berlawanan. Melalui pernyataan pers yang dikirimkan Sekjen Hasto Kristiyanto pada Kamis (24/2), PDIP secara tegas menyatakan bahwa usul penundaan pemilu 2024 merupakan langkah yang inkonstitusional. Bahkan, secara lebih tegas, Sekjen Hasto menyatakan kembali penolakan partainya melalui rilis tertulis yang diterima inilah.com pada Minggu (28/2).

“Bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri tahu-tempe dan masalah penting lainnya, daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu.” Kata Hasto.

Secara terpisah, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga dikabarkan marah besar mengenai munculnya isu penundaan pemilu ini. “Memang negara ini punya nenek moyangnya. Perpanjangan jabatan presiden itu inkonstitusional, bertentangan dengan roh reformasi,” kata Megawati seperti ditirukan sumber inilah.com.

Dari tujuh partai koalisi pemerintah, tiga partai sudah menyatakan resmi mendukung penundaan pemilu (PKB, Golkar, dan PAN). Sementara itu, baru PDIP yang secara tegas menyatakan menolak usulan tersebut. Gerindra, Nasdem, dan PPP belum menyatakan sikap resminya. Ahmad Baidowi, Ketua DPP PPP, menyatakan bahwa partainya sedang mengkaji usulan tersebut. “Kami masih mengkaji usulan itu,” ujarnya pada Rabu (23/2) kepada awak media.

Partai oposisi pemerintah jelas menolak usulan perpanjangan pemilu ini. Baik PKS maupun Demokrat sudah menyatakan suaranya. Dinamika dukung-mendukung ini menggambarkan ada perubahan peta koalisi di antara partai-partai politik dalam pemilu mendatang, apapun skenarionya. Suara-suara ketum parpol ini menunjukkan bahwa poros partai pendukung pemerintah tidak satu suara dalam gerak politik ke depan.

Kepada inilah.com, salah satu petinggi partai koalisi pemerintah menyatakan bahwa dinamika ini bagus untuk melihat peta politik ke depan. “Ketum-ketum Parpol sudah bicara. Bagus tidak diam-diam saja. Peta koalisi sudah terang benderang,” katanya.

Back to top button