BI Putuskan Suku Bunga Naik, Awas Bank Kolaps Diserbu NPL Tinggi

Iwan Purwantono25 Agustus 2022

4 baca dalam satu menit

Pasca keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 3,75 persen, bakal diikuti dengan naiknya suku bunga kredit. Potensi besar menjulangnya kredit bermasalah di perbankan.

Kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (25/8/2022), Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Padmanegara menyampaikan, pasca kenaikan suku bunga acuan 3,75 persen membuat debitur semakin terjepit.

“Biaya peminjaman untuk KPR atau kredit kendaraan bermotor, elektronik, atau barang lainnya, menjadi lebih mahal. Posisi debitur semakin terjepit,” ungkapnya.

Kata Bhima, kondisi ini, semakin membuka ruang bagi lahirnya kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Artinya, gagal bayar debitur menjadi masalah serius bagi perbankan pasca keputusan BI itu.

“Kondisi seperti saat ini, tentu sangat tidak menggenakkan bagi para debitur. Kalau bank buru-buru menaikkan suku bunga pinjaman, maka resiko gagal bayar NPL menjadi tinggi. Apalagi belum seluruh debitur selesai restrukturisasi pinjamannya,” ungkapnya.

Ya, Bhima benar. Nasabah KPR, kredit motor, atau produk elektronik, tentu merasa berat kalau cicilannya naik. Lantaran suku bunga kredit mengikuti kenaikan suku bunga acuan. Ditambah lagi, kenaikan harga barang, lengkaplah sudah penderitaan mereka.

Sekedar mengingatkan, Rapat Dewan Gubernur BI (RDG BI) pada 22-23 Agustus 2022, memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate/BI 7DRR) menjadi 3,75 persen. Begitu pula dengan tingkat suku bunga deposit facility dan bunga lending facility masing-masing menjadi 3 persen dan 4,5 persen.

“Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI 7DRR sebesar 25 basis poin menjadi 3,75 persen,” ungkap Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Selasa (23/5/2022).

Perry mengatakan, kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi di global maupun domestik. Dari sisi global, Perry menilai proses pemulihan ekonomi akan terganggu di tengah lonjakan inflasi dan kebijakan moneter di beberapa negara.