Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian, mengungkap sejumlah kendala penyaluran logistik yang perlu segera dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Paparan itu disampaikan Hedy pada seminar publik bertajuk “Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).
Pertama, kata Hedy, kualitas infrastruktur jalur logistik masih belum memadai di seluruh wilayah Indonesia. “Saat ini, jalur logistik di Indonesia pada jalan nasional, baru dimiliki Pulau Sumatra dan Jawa,” kata Hedy dalam seminar publik membedah program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran menuju Indonesia Emas 2045 di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Kedua, lanjut Hedy, masih terjadinya kemacetan di sejumlah titik yang memengaruhi waktu pengiriman, serta berimplikasi kepada kenaikan biaya logistik. Kerugian akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai US$4 miliar, atau setara 0,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Tak berhenti di situ, masih banyaknya truk yang melanggar aturan dimensi dan muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL) berdampak kepada banyaknya jalanan yang rusak. Ujung-ujungnya, biaya logistik menjadi mahal.
Berdasarkan survei Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2017-2022, lebih dari 50 persen kendaraan ODOL mengaspal di jalanan. “Banyak jalan kita dalam keadaan rusak ya, ini masalah ODOL ini sampai sekarang enggak selesai,” kata mantan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ini.
Dengan banyaknya berbagai masalah penyaluran logistik via jalan raya itu, Hedy mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengoptimalkan jalur lain. Misalnya, logistik melalui kereta api atau jalur laut.
Di negara-negara maju. misalnya Eropa, penyaluran logistik yang melalui jalan raya hanya 70 persen. Sebesar 20 persen menggunakan kereta api dan 10 persen sisanya lewat laut. Bandingkan dengan Indonesia yang 90 persen jalur logistiknya mengandalkan jalan raya.
“Kalau jarak dekat itu jalan memang efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang lebih efisien. Kalau jarak jauh itu laut yang lebih efisien dengan angkutan masalahnya,” kata Hedy.
Hedy mengaku optimistis, pemerintahan Prabowo-Gibran akan melanjutkan program-program di era pemerintahan Jokowi. Bahkan akan menimbulkan perbaikan agar penyaluran logistik lebih optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Sekarang ini, sedang disiapkan keppres tentang sistem logistik nasional, nanti kita harapkan ini bahwa akan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru ya,” kata dia.