Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya mendesak agar seluruh kerja sama operasi (KSO) mitra PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan resapan air di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) harus batal demi hukum.
Dirinya menyoroti perubahan dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat tahun 2022, yang menurutnya menjadi celah masuknya berbagai kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta. Salah satu yang ia soroti adalah perubahan status Gunung Mas yang kini bisa dijadikan kawasan permukiman.
“Saya menangkapnya seperti by design. Perda RTRW-nya di rubah, BUMDnya masuk menjalin KSO dengan PTPN, kemudian mereka bekerja sama dengan pihak yang ada kaitannya dengan Urbane Indonesia, bekas kantor konsultannya RK (Ridwan Kamil), Gubernur Jabar dulu, nyambung semuanya itu,” kata Asep dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Ia mengungkapkan, proyek-proyek ini tidak hanya melanggar aturan tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga menjadi penyebab besar terjadinya bencana lingkungan, termasuk banjir.
Bahkan, Asep sempat mendapat laporan ada aliran hulu sungai Ciliwung yang seharusnya berkelok-kelok, namun diluruskan demi kepentingan bisnis.
“Ini kan keterlaluan, saya enggak habis pikir, kok bisa sampai kesitu kepikirannya. Ketika pihak kabupaten memberikan fasilitas dan kemudahan izin, dan kemudahan di atas kawasan resapan mestinya PTPN sebagai prinsipal, mestinya jangan sampai terbawa arus juga. Jadi, sikap saya jelas, batalkan seluruh KSO para mitra dengan PTPN di kawasan Puncak,” tuturnya.
Selain itu, dirinya juga turut mengkritisi dugaan praktik korupsi dalam proyek-proyek tersebut. Diduga, direksi perusahaan yang terlibat melakukan penggelapan dana dari berbagai KSO, ironisnya para pekerja justru mengalami kesulitan ekonomi.
“(Saya) mendesak adanya tindakan nyata untuk mengatasi dampak buruk proyek-proyek tersebut, termasuk pemulihan kembali fungsi resapan air melalui penghijauan,” tegas Asep.
Menurutnya, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama, demi mencegah bencana yang lebih besar di masa depan.
“Yang harus dilakukan oleh PTPN ke depan adalah bagaimana upaya penghijauan kembali dapat dilakukan secara massif. Mudah-mudahan duka (karena bencana banjir), tidak lagi ada di Bogor hingga Bekasi. Malu sekali kita,” tandasnya.