Di tengah heboh kebocoran 36,67 persen anggaran PSN, temuan PPATK, ekonom justru mendorong sektor pertanian dan industri perlu dilanjutkan.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan, proyek strategis nasional (PSN) sektor pertanian dan industri harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.
“PSN sektor pertanian dan industri harus menjadi prioritas karena kedua sektor tersebut memiliki banyak manfaat yang tinggi,” kata Tauhid di Jakarta, Kamis (11/1/2024).
Dia bilang, multiplier effect adalah dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas ekonomi. Dijelaskan bahwa PSN sektor pertanian dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Selain itu, PSN sektor pertanian juga dapat mendorong pertumbuhan industri pengolahan hasil pertanian, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru,” tuturnya.
Sementara itu, ia menambahkan PSN sektor industri dapat meningkatkan daya saing industri Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif, karena dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang.
Tauhid juga menekankan pentingnya prioritas PSN yang didasarkan pada feasibility study dan kelayakan ekonomi. Hal tersebut untuk menghindari pembangunan PSN yang tidak efisien dan tidak berkelanjutan.
Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 190 PSN telah rampung sepanjang 2023 dengan total investasi sebesar Rp1.515,4 triliun. Hingga akhir 2023, terdapat 30 proyek dan 9 program PSN yang dalam status beroperasi sebagian.
Kemudian, 50 proyek lain dalam tahap konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi, serta 37 proyek dan 4 program dalam tahap penyiapan.
Mengingatkan saja, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut adanya temuan PPATK tentang kebocoran 36,67 persen dari anggaran proyek strategis nasional (PSN).
“Sebesar 36,67 persen diduga digunakan untuk pembangunan, yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Ivan.
Habiskan Anggaran Rp 2,06 Triliun, Inilah Fungsi Bendungan Cipanas di Sumedang Jabar
Selanjutnya, PPATK mengungkapkan modus-modus yang dilakukan pelaku dalam dugaan korupsi anggaran PSN. Yakni, penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana korupsi; pembelian aset berupa kendaraan, perhiasan, dan barang mewah lainnya; penggunaan fasilitas safe deposite box; dan penggunaan valuta asing dalam upaya suap atau gratifikasi.
Sayangnya, PPATK tidak merincikan sosok ASN, politikus atau subkontraktor yang kebagian duit haram dari anggaran PSN itu.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)