Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menyatakan bahwa wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan memakan waktu panjang.
“Ya pemakzulan presiden itu porsinya panjang, tidak bisa serta merta, mesti ada verifikasi atas dugaan pelanggaran konstitusi yang kemudian terjadi, dilakukan oleh presiden,” terang Fadli kepada inilah.com saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (14/1/2024).
Menurutnya, dalam proses pemakzulan terhadap presiden harus melalui mekanisme dari legislatif.
“Nah itu proses politik di DPR, MPR yang juga harus diuji objektivitasnya di MK, prosesnya panjang sekali. Kalau memang ada dugaan itu, ya bisa dimulai prosesnya,” sambungnya.
Meski harus melewati proses yang panjang, Fadli menyatakan untuk eksekusinya bergantung pada DPR dan dinamika parpol.
Dia juga enggan berspekulasi soal kemungkinan wacana pemakzulan itu bergulir di DPR. Sebab komposisi parpol koalisi di DPR sangat mendominasi.
“Soal oposisi dan lain-lain kita kan juga tidak tahu apakah komposisi pencalonan presiden ini, sejalan dengan komposisi dukungan di DPR, terkait pelanggaran hukum atau pelanggaran konstitusi presiden,” jelasnya.
“Itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat berhubungan langsung,” sambungnya.
Namun, ia menegaskan bahwa berbagai tindakan presiden belakangan ini, yang semakin menunjukkan keberpihakan politik terhadap salah satu paslon, tentu menjadi pembelajaran yang tidak baik bagi demokrasi Indonesia.
“Nah apakah itu nanti bisa jadi pintu masuk untuk pelanggaran konstitusi dan sampai pada pemakzulan, ya itu harus sesuatu yang serius untuk dilihat dan harus ada bukti langsung yang dekat gitu, dan tidak mudah juga memang,” pungkasnya.