Presiden Jokowi tiba-tiba membuka ekspor pasir laut yang hanya menguntungkan oligarki atau korporasi besar. Namun merusak ekosistem laut serta merugikan nelayan. Ini jelas tak sesuai dengan tagline Jokowi: Jangan pernah memunggungi lautan.
Kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (29/5/2023), Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar mengaku tak heran dengan keluarnya PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Beleid ini, membuka izin pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor. “Padahal, tagline Jokowi adalah ‘Jangan Memunggungi Lautan’. Jelas sekali berlawanan dengan PP 26 Tahun 2023 yang membuka ekspor pasir laut,” papar Melky.
Ya, Melky benar. Saat pidato pertama Presiden Jokowi di Gedung DPR-MPR, Jakarta pada 20 Oktober 2014, jelas kata-katanya. “Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia,” kata Jokowi.
Artinya apa? Arah kebijakan dari pemerintahan Jokowi akan memuliakan lautan dengan tata kelola yang brilian. Bukan malah membuka kembali ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun disetop Megawati. Demi mencegah rusaknya laut, pulau pesisir dan potensi periukanan laut yang nilainya cukup besar. Termasuk kehidupan nelayan yang notabene wong cilik.
“Sebenarnya, kita enggak kaget. Karena UU Minerba dan Cipta Kerja jelas sekali bagaimana Jokowi begitu mengakomodir korporasi-korporasi besar atau oligarki. Kini sektor kelautan juga mulai diberikan,” kata Melky lagi.
Padahal, membuka kembali ekspor pasir laut, lebih banyak mudarat ketimbang manfaat. Pulau-pulau kecil hilang, habitat ikan dan terumbu karang yang nilainya cukup besar, rusak seketika. Bahkan pernah ada riset yang menyatakan, Indonesia tekor Rp2,7 triliun per tahun dari penambangan pasir laut ilegal.
Eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sempat berharap Jokowi mengurunkan niat membuka kembali izin ekspor pasir laut. Namun tak mempan juga.
Dikutip dari akun twitter @susipudjiastuti, Senin (29/5/2023), penambangan pasir laut justru membawa masalah baru. Kekayaan alam bukannya dipeliharta malah dijadikan duit dan duit. Sementara risikonya cukup besar bagi masa sekarang dan masa depan.
“Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut,” tulis Susi.
Sementara mantan staf khusus Presiden SBY, Heru Lelono melontarkan cuitan yang nadanya sama. “Saya masih ingat kasus penyedotan pasir laut. Selain pasti merusak ekosistem dasar laut, ada bahan lain selain pasir yang dicari,” tulis Heru, dikutip dari akun twitter @her_alone.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)