Sebagai eksportir minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) terbesar di dunia, Indonesia harus lebih aktif mendorong inisiatif global. Kuatkan rantai pasok minyak nabati berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Konferensi Minyak Sawit Dunia atau Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2022 yang digelar hybrid di Nusa Dua, Bali, Kamis (3/11/2022).
Hadir secara virtual, Menko Airlangga menyampaikan, saat ini, luas perkebunan sawit yang telah bersertifikat sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mencapai 3,6 juta hektar.
Selain ISPO, terdapat Instruksi Presiden No 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, menjadi peta jalan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan sektor kelapa sawit, bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan.
“Kelapa sawit berkontribusi dalam menopang pemulihan ekonomi. Tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan masyarakat dengan regulasi yang diterapkan secara efektif,” ujar Menko Airlangga.
Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa peluang untuk meningkatkan dan memperluas substitusi bahan bakar fosil dan petrokimia di kawasan ASEAN sangat potensial, mengingat keberadaan CPOPC (CPO Producer Countries) yang terdiri dari Indonesia dan Malaysia. Indonesia mampu memproduksi 40% dari total minyak nabati dunia.
Asal tahu saja, komoditas kelapa sawit jauh lebih unggul dibandingkan komoditas pesaing minyak nabati lainnya. Karena, sawit memiliki produktivitas yang lebih tinggi dengan menggunakan lahan yang lebih sedikit.
Menko Airlangga menjelaskan, di tengah tantangan global, Pemerintah memandang tantangan tersebut sebagai peluang. Pada sektor energi, Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah berupaya menjaga ketersediaan energi tetap ada dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Di sektor pangan, Pemerintah mendorong petani gurem untuk menanam jagung, kedelai, dan sorgum sebagai tumpangsari selama tiga tahun program melalui replanting kelapa sawit untuk menjaga cashflow.
“Pemerintah juga memprioritaskan ketahanan pangan dengan pengembangan food estate dalam bentuk koperasi untuk memberikan akses bantuan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang diberikan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)