Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo membuka peluang komunikasi dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk mendorong DPR RI menggunakan hak angket. Usulan hak tersebut bertujuan untuk mengusut dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 dengan meminta pertanggungjawaban ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Terbukanya ruang komunikasi ini karena Ganjar menganggap kubu AMIN memiliki nasib yang sama serta suara partai di kursi parlemen yang cukup tinggi. Karenanya, ia berharap gabungan dua kubu ini dapat memenuhi syarat lebih dari 50 persen anggota yang mengusulkan.
“Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis, dikutip di Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Gabungan dua kubu untuk mengusulkan hak angket DPR karena banyak ditemukannya kecurangan dalam Pilpres 2024 yang harus disikapi. Hal tersebut dapat terwujud melalui DPR sebagai lembaga pengawas untuk menggunakan hak angket mereka.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar.
Di samping itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mangusulkan kepada DPR RI memanggil pejabat yang memiliki akses informasi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Menurutnya, KPU dan Bawaslu turut menjadi pihak yang wajib hadir memberikan kesaksian mereka.
“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” tegas Ganjar.