Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menepis tudingan yang menyebut calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bergabung ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran tak tahan menjadi oposisi. Menurut Nusron, langkah Prabowo tersebut demi rekonsiliasi nasional.
“Pak Prabowo masuk ke pemerintahan bukan karena tidak tahan oposisi, apalagi karena selama oposisi tidak bisa berbisnis. Tapi karena panggilan bangsa dan sejarah,” kata Nusron dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/12/2023).
Nusron menjelaskan, Prabowo ingin polarisasi atau keterbelahan di masyarakat yang terjadi usai Pilpres 2019 diakhiri.
“Karena kebutuhan untuk mengatasi problem bangsa akibat keterbelahan pascapilpres 2019. Negara tidak boleh pecah dan terbelah sehingga dibutuhkan jiwa besar Pak Prabowo untuk bersedia bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Ini adalah bentuk rekonsiliasi nasional,” jelasnya.
Nusron pun menegaskan, langkah bergabungnya Prabowo ke pemerintahan bukan bentuk pragmatisme atau hanya mencari keuntungan semata. Namun, dia menegaskan, demi persatuan dan kesatuan dan masa depan demokrasi di Indonesia.
Nusron menyebut, bergabungnya Prabowo ke pemerintahan Jokowi telah terbukti dengan situasi politik menjadi adem dan optimal. Hal ini wujud jiwa besar yang dimiliki oleh Prabowo meski kalah dalam Pilpres 2019.
Sebelumnya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyentil rivalnya, Prabowo Subianto tak kuat melakoni peran oposisi di luar pemerintahan. Sentilan itu dikemukakan Anies dalam debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di halaman Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).
“Sayangnya tidak semua orang tahan menjadi oposisi, seperti yang disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi,” kata Anies.
Anies melontarkan hal itu saat menanggapi pernyataan Prabowo di sesi debat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, dalam sebuah proses demokrasi ada pemerintah dan ada oposisi. Kedunya sejatinya memiliki posisi terhormat. Sebab, bila ada perspektif yang berbeda dari pemerintah, maka hal itu membuat masyarakat bisa menilai.
“Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus ada dalam kekuasaan,” kata Anies menegaskan.
Dia memandang, saat ini minim sekali pihak yang berperan sebagai oposisi. Sementara itu, Anies juga menyoroti kebebasan berbicara menurun termasuk mengkritik partai politik. Imbasnya, indeks demokrasi juga merosot.