Melihat polarisasi perkembangan politik di Indonesia akhir-akhir ini akibat dampak issue penundaan pemilu, ada beberapa hal yang perlu dicermati.
Tahapan pemilu 14 Februari 2024 dimulai tanggal 1 Agustus 2022 dan sampai saat ini hanya PDI Perjuangan yang memiliki tiket untuk maju Capres. Sedangkan partai-partai lain belum membuat koalisi.
“Maka ini akan merugikan kandidat dan partainya,” ujar Ketua Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP), H. Mochtar Mohamad saat menghadiri Rapat Kerja Cabang DPC Laskar Ganjar-Puan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Minggu (13/3/22).
Dengan mencermati pergerakan partai oposisi seperti Partai demokrat (54 kursi) dan PKS (50 kursi) total 104 kursi. Artinya belum cukup tiket untuk mengusung (115 kursi president threshold) dan butuh 1 partai menarik dari koalisi pemerintah.
“Nampaknya, koalisi ini sulit terwujud dalam waktu dekat karena kepentingan kadernya di kabinet Jokowi dan gerbong partainya terlanjur tertarik magnet mas Ganjar Pranowo,” paparnya.
Dalam situasi seperti ini, tentunya partai-partai akan berpikir bagaimana caranya terhindar dari parlement threshold 4%.”Jalan satu-satunya adalah partai yang lebih awal bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan berpotensi selamat dari parlement threshold,” jelasnya.
Akibat beberapa Ketua Umum Partai yang lemah elektabilitasnya memaksakan diri untuk maju, berdampak pada elektabilitas partainya dan terancam tidak lolos parlement threshold 4 %.
Membaca data hasil survei SMRC 8-10 Februari 2022 yang dirilis 28 Februari 2022 dengan margin error 2,8 %, partisipasi pemilih terpotret lewat survei SMRC 79,9 %, yang ragu-ragu atau belum menentukan pilihan atau tidak berpartisipasi 20,1% .
Apabila Pilpres dilaksanakan pada saat survei (8-10 Februari 2022), dari 79,9 % Ganjar Pranowo terpilih sebagai Presiden Indonesia, dengan rincian, Ganjar Pranowo 34,7%, Anies Baswedan 23,3%, Prabowo Subianto 21,9% dan yang belum menentukan pilihan 20,1%.
“Kalau melihat presentase mas Ganjar dibanding dengan pesaing keduanya Anies Baswedan terpaut dua digit (11,4 %). Biasanya formasi tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil Pilpres 14 Februari 2024 nanti,” sebutnya.
Prabowo Subianto sampai saat ini belum mendeklarasikan diri untuk maju, padahal beliau adalah Ketua Umum Partai.”Bisa jadi Prabowo tidak Nyapres di 2024, akan tetapi menyelesaikan sebagai Menhan mendampingi Pak Jokowi sampai selesai di 2024,” imbuhnya.
Alasan-alasan tersebut nampaknya membuat partai-partai akan lebih nyaman pada posisi koalisi pemerintah mendampingi PDI Perjuangan di Pilpres 2024.
“Menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tentang analisa big data, nampaknya beliau belum mengerti kehendak rakyat tentang Pemilu 14 Februari 2024. Kalau berdasarkan analisa big data, masyarakat tahu big data yang dipakai sumbernya adalah sosial media. Di era digital ini, semua sosial media dapat diiklankan seperti dengan google ads untuk memperbanyak jumlah tayangan. Begitu juga instagram dan facebook dapat diiklankan untuk menjangkau penonton lebih banyak dan luas. Sehingga pernyataan tersebut dapat merugikan pemerintahan Jokowi,” sebutnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Laskar Ganjar-Puan, Nawang Andi Kusuma, meminta kepada seluruh pengurus DPC, PAC, dan Ranting mem-validasi betul struktur organisasi yang sudah ber-SK tersebut.”Saya meminta kepada pengurus bersiap-siap mengikuti tahap selanjutnya untuk mengikuti pelatihan pemenangan,” pintanya.
Diketahui, DPC Laskar Ganjar-Puan Kota dan Kabupaten Tasikmalaya gelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) diikuti 350 peserta terdiri dari pengurus DPC, PAC, dan Ranting Laskar Ganjar-Puan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Rakercab ini juga dihadiri DPD Jawa Barat, DPC Kabupaten Garut dan DPC Kota Banjar.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)