Bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menyatakan setuju dengan rekomendasi Menko Polhukam Mahfud Md, terkait batasan penempatan bagi anggota Polri pada jabatan sipil. Ia menyatakan jika suatu posisi tidak diisi oleh orang yang kompeten, tentu tak akan berfungsi sebagaimana mestinya.
“Pemerintahan harus meritokratik, bukan hanya kepolisian dibatasi. Termasuk dari kampus, dari kampus bisa menjadi sekjen bisa menjadi dirjen, kalau dia memiliki kompetensi yang tepat tidak apa-apa, tapi kalau tidak, tidak boleh,” kata Anies di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diakses secara daring dari Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Ia pun ikut menyoroti situasi terkini Polri yang belakangan sering menjadi sorotan publik, menurut Anies, Indonesia butuh kepolisian yang akuntabel, transparan, dan bersih. Selain itu, pengembangan profesionalisme dan kompetensi juga dibutuhkan.
Menurut Anies, fakta di lapangan mengungkapkan bahwa banyak sekali petugas kepolisian yang tidak memiliki pembekalan yang cukup. Selain itu, para polisi juga tidak diberikan inovasi, sehingga masih bertugas dengan cara-cara yang usang.
“Dalam interograsi ilmu interogasi sudah berkembang begitu besar, tapi kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, maka teknik-teniknya juga akan teknik-teknik lama. Dan apa yang terjadi, muncul praktik-praktik penyimpangan,” tutur dia.
Kemudian ia juga menekankan bahwa institusi polri harus menjadi contoh bagi pelaksanaan penegakan hukum. “Anggota polisi yang bermasalah, yang melanggar hukum harus menjadi subjek untuk diperiksa. Tidak bisa justru anggota kepolisian itu terbebas bila melakukan pelanggaran, mereka yang harus menjadi contoh,” ujarnya.
“Dan yang terakhir, pelibatan publik di dalam pengawasan kepolisian. Kepolisian seperti juga badan-badan yang lain harus bisa diawasi dan salah satunya, mungkin, mungkin ombudsman kemudian kompolnas bisa memiliki akses yang lebih baik di dalam pengawasan,” ucap Anies menambahkan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)