Direktur Eksekutif Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay memberikan catatan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta jelang gelaran debat Pilkada perdana, Minggu (6/10/2024).
Menurut Hadar, debat yang diadakan KPU terlalu formal dan mengakibatkan isu-isu utamanya tidak tersampaikan ke publik.
Hal itu disampaikan Hadar usai menghadiri diskusi Perludem yang bertajuk Muda Kawal Pilkada: Pengawasan Partisipasif Pilkada 2024 oleh Generasi Muda.
“Terlalu banyak upacaranya prosedurnya, mengenalkan tim panel, mencabut pertanyaan, itu ribet banget gitu loh,” ujar Hadar saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (5/10/2024)
Sehingga, waktu yang disediakan saat debat terbuang ke hal-hal yang dinilai tidak penting untuk ditayangkan. Menurut dia, KPU DKI seharusnya fokus mengalokasikan waktu ke sesi tanya jawab pasangan calon saat debat.
“Sehingga di antara para pasangan calon itu lebih banyak ruang waktu untuk dia bisa menunjukkan. ‘Saya ini beda loh sama yang sebelah sana’, dan yang sana juga ‘saya nggak setuju karena kamu punya ide lain’. Ruang untuk bisa terjadi perdebatan harus lebih banyak, jadi kita sebagai pemilih bisa melihat,” ujar Hadar.
Dengan begitu, Ia menyarankan KPU DKI untuk mengatur hal tersebut lebih baik untuk debat ke depan nanti. Diketahui, debat Pilgub Jakarta akan digelar sebanyak tiga kali pada masa kampanye.
“Nah menurut saya itu kurang diformat, dicarikan tempat, disediakan gitu, supaya itu bisa tergali. Terlalu banyak detail upacara yang enggak terlalu perlu. Ngambil pertanyaan satu-satu, ‘masih tersegel ya’, menurut saya itu bisa diatur di belakang time dari tayangnya itu,” tuturnya.