Kementerian Sosial (Kemensos) yang saat ini dipimpin Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dituding boros anggaran. Untuk belanja keperluan kantor ditetapkan Rp30,2 miliar. Praktik ini harus dihentikan karena tak cocok dengan komitmen hemat anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, anggaran Rp30 miliar untuk keperluan kantor itu, diduga habis untuk honor satuan pengamanan biasa, VIP hingga VVIP, dan pengemudi.
Selain itu, ada honor untuk pengemudi kendaraan eselon 1 dan 2, honor pengemudi VIP. Untuk belanja ATK (Alat Tulis Kantor) dan komputer, honor 1.599 petugas kebersihan dan honor 2.275 pramubakti.
“Penggunaan anggaran sebesar Rp30 miliar ini benar benar tidak masuk akal, atau di luar akal sehat. Kita minta ini menjadi atensi KPK untuk menyelidiki penggunaan anggaran perkantoran oleh Setjen Kemensos,” ungkap Uchok, Jakarta, Senin (27/1/2025)
Dia mengingatkan, anggaran sebesar Rp30 miliar itu, jangan hanya dinikmati petinggi di Kemensos saja. Dia pun mempertanyakan anggaran untuk pengamanan VIP atau VVIP.”Memang para pejabat kemensos termasuk mensos kita punya banyak musuh, sehingga harus dikawal dengan gaya VVIP gitu,” kata Uchok.
Uchok membandingkan anggaran keperluan kantor sebesar Rp30 miliar dengan anggaran bantuan sembako klaster lansia di Kabupaten Kudus, Demak dan Jepara yang hanya dianggarkan Rp516 juta untuk 2.000 paket.
“Ini artinya, setiap lansia hanya mendapat anggaran Rp258 ribu. Kita benar-benar miris dan sedih ketika kemensos yang saat ini dipimpin Sekjen PBNU, tidak memiliki keberpihakan kepada orang yang tak berdaya dan miskin,” jelasnya.
Alokasi anggaran untuk rakyat, lanjutnya, ternyata tidak sebanding dengan penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi pejabat di kemensos.
“Sangat menyedihkan. Di satu sisi pejabat menggunakan anggaran yang fantastis dengan segala fasilitasnya, sementara rakyat hanya diberikan anggaran ala kadarnya. Ini jelas belum menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tanya Uchok.
Uchok khawatir, anggaran di kemensos dijadikan bancakan pejabat tinggi dan hanya mengeksploitasi masyarakat miskin.
Dia mempertanyakan adanya operasi pencabutan berita alias take down di situs resmi kemensos. Beritanya terkait penyaluran dana bantuan senilai Rp650 miliar. “Ada apa dengan kemensos sehingga berita itu tidak dipublish,” pungkasnya.
Asal tahu saja, Presiden Prabowo telah mencanangkan efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Beleid tersebut diteken Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025.
“Sebagaimana Pak Presiden tekankan, kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan. Kami perlu lebih selektif untuk memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Dalam Inpres, Prabowo memerintahkan efisiensi kepada para menteri, Kepala Polri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan kepala lembaga kementerian dan non-kementerian, serta para kepala daerah.
“Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran kementerian/lembaga, APBD Tahun 2025, transfer ke daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025,” bunyi perintah tersebut.
Prabowo meminta seluruh K/L untuk melakukan efisiensi atas anggaran 2025 sebesar Rp306,6 triliun. Terdiri dari anggaran belanja K/L 2025, sebesar Rp256,1 triliun dan anggaran transfer daerah Rp50,5 triliun.