Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mendorong praktik politik berlandaskan gagasan dan ide mewarnai Pemilu 2024. Sebab, pada dua pesta demokrasi sebelumnya, Pemilu 2014 dan 2019 memiliki corak politik tersendiri.
“KIB mendorong dan mengajukan politik gagasan. Pada Pemilu 2014 warnanya adalah populisme, tidak ada yang salah dengan tema dan warna itu,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Eddy menjelaskan, terkait populisme, hal ini bahkan digunakan hampir setiap kepala negara di Asia. Sebagai contoh, Presiden Rodrigo Duterte di Filipina.
Selanjutnya, ujar Eddy, pada Pemilu 2019, warna dan corak politik berubah menjadi ideologis yang mengarah pada politik identitas. Ia menilai, hal itu tak memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dan menimbulkan polarisasi tajam.
“Tetapi, mengkristal di 2019 menjadi ideologis, politik identitas. Istilahnya seperti belah bambu satu diinjak satu ditarik, membahayakan. Identitas itu melahirkan polarisasi sangat dalam dan tajam,” terang Eddy.
Menurut Eddy, dalam kondisi tersebut, tidak ada yang peduli dengan aspek gagasan. Namun, lebih kepada satu aliran atau tidak.
“Hanya warna sama atau engga. Kamu dan mereka. Nasionalis atau radikal. Cebong dan kampret itu suatu kemunduran demokrasi cepat,” jelas Eddy.
“Tidak ada pembelajaran pendidikan tidak ada pendewasaan demokratis. Elitenya cepat menyatu, di bawah terbelah,” sambungnya.
Berdampak bagi Masyarakat
Oleh karena itu, Eddy menegaskan, KIB ingin lebih mengarusutamakan politik gagasan agar langsung memiliki dampak bagi masyarakat.
“Ke depannya sudahlah, kita cukup sudah merasakan. Berat bagi bangsa bertarung berbasis ideologis. Gagasan, konsep, program yang harus dikedepankan. Hal yang penting, kita mencegah jangan sampai lagi pembelahan di masyarakat, itu yang dipromosikan oleh KIB.
“Budaya ini harus kembangkan lebih lanjut. Ini basis pemikiran membentuk KIB,” imbuh Eddy.
Selain Eddy, sejumlah pimpinan partai politik dan pengamat politik juga menghadiri diskusi publik tersebut. Mereka adalah Sekjen PPP Arwani Thomafi; Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono dan pengamat politik sekaligus pendiri KedaiKopi Hendri Satrio. [yud]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)