Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengambil sejumlah langkah antisipatif agar segala persoalan kemanusiaan dan HAM di Pemilu 2019 tidak terulang saat gelaran Pemilu 2024. Salah satunya terkait jaminan keselamatan dan kesehatan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Kita mengetahui adanya ratusan petugas penyelenggara Pemilu yang jatuh sakit bahkan juga berujung pada kematian di Pemilu 2019 yang lalu,” ujar Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dalam sambutannya di acara diskusi ‘Mengarusutamakan HAM dalam Visi, Misi, dan Program Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024’ di Kantor Komnas HAM, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).
Atnike menerangkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dan pertemuan dengan sejumlah lembaga pemerintah terkait agar kisah duka empat tahun lalu tidak terulang kembali. “Kementerian Lembaga yang terkait seperti Kementerian Kesehatan, KPU Bawaslu agar persoalan serupa tidak terjadi,’ ucap dia memaparkan.
Ia menekankan pemilu mesti ramah HAM. Karenanya kesiapan negara dalam menyediakan sarana prasarana, prosedur, dan fasilitas harus terukur dengan standarisasi yang jelas.
Atnike mengatakan hak-hak penyelenggara pemilu harus terlindungi. Baik kesehatan maupun keselamatan. “Sehingga tak hanya proses pemilu berjalan lancar, tapi semua orang dapat melakukannya dengan aman,” ujar Atnike.
Sebelumnya, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkap total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Menurut dia, beban kerja di Pemilu 2019 cukup besar sehingga menjadi salah satu faktor banyak petugas yang sakit atau meninggal dunia.
Karena itu, Arief mengusulkan penggunaan e-rekapitulasi untuk membuat proses penghitungan lebih cepat dan tidak membuat petugas kelelahan. elain itu, Arief juga ingin ada salinan untuk peserta dalam bentuk digital. Hal itu dilakukan untuk membuat proses pemilu menjadi ramah lingkungan.