Partai Gerindra memastikan komunikasi antara pihaknya dengan PDI Perjuangan (PDIP) masih terus berjalan bahkan semakin intens. Hal ini membuka peluang PDIP untuk bergabung dalam koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto.
“Sampai sekarang pertemuan belum terjadi kan, tapi komunikasi antara PDIP dan Gerindra terjadi dalam arti intensif, komunikasinya baik, baik di DPR ataupun di luar DPR, dan komunikasi langsung,” ujar Muzani kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).
Muzani menjelaskan, komunikasi antara partai dengan PDIP terjadi di dalam maupun di luar DPR. Bahkan, dia memastikan jika agenda politik PDIP dan Gerindra saat ini sudah sejalan.
“Jadi di antara kami dengan PDIP juga sama-sama baik, baik di agenda-agenda komisi ataupun agenda-agenda di luar komisi semuanya bagus dan kami merasa mendapatkan hubungan untuk banyak agenda dari PDIP,” ucapnya.
Meski begitu, Muzani belum bisa memastikan apakah hubungan baik Gerindra-PDIP akan diiring adanya pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri.
Dia menyebut jika pertemuan Prabowo-Megawati terealisasi, maka akan membawa manfaat bagi banyak pihak. “Keuntungannya buat rakyat dan bangsa, bukan buat Gerindra,” tegas dia.
Pernyataan Muzani ini nampaknya berseberangan dengan Partai Demokrat. Partai berlambang Mercy itu memberikan sinyal jika mereka tidak mengetahui komunikasi intens antara Gerindra dan PDIP.
Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat berpidato di acara Perayaan Natal dan Tahun Baru Partai Demokrat, di TMII, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2025) menyinggung soal pihak penjegal partainya selama satu decade.
AHY menjelaskan saat Partai Demokrat menjadi oposisi dan ingin bergabung dengan pemerintah, ada pihak yang sengaja ingin menjegal proses tersebut. “Setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu, jalan kita ditutup. Betul? Politik memang seperti itu. Tidak ada perlu disesali, tapi memang tidak mudah,” ucap dia.
Meski tidak menunjuk identitas pihak tersebut, namun AHY nampaknya menyindir PDIP yang saat itu merupakan parpol penguasa dan pemenang Pemilu 2014-2019.
Demokrat baru bisa masuk pemerintahan di tahun terakhir masa jabatan Jokowi. Tepatnya pada Rabu 21 Februari 2024, dia dilantik Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diketahui memiliki sejarah ketidakakuran. Keputusan Jokowi memasukkan Demokrat ke kabinet pun diambil setelah hubungannya dengan PDIP dan Megawati memburuk.