Peneliti kebijakan public IDP-LP, Riko Noviantoro menilai usulan anggaran Pemilu 2024 senilai Rp 76,6 triliun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkesan konyol. Pasalnya secara logika proses pemilu serentak untuk pengehmatan biaya, perampingan operasional, dan penyederhanaan waktu.
“Bukan sebaliknya. Dalih pemilu serentak jadi ajang kuras uang negara. Mulai tidak rasional KPU bekerja. KPU Bekerja Konyol,” kata Riko Noviantoro, Rabu (16/2/2022).
Riko kembali menekankan prinsip dasar melaksnakan pemilu serentak adalah efisien biaya dan waktu. Plus efisiensi proses kegiatan. Logika itu sepatunya mewarnai penyusunan anggaran pemilu serentak. Bukannya dibalik dan dijadikan alasan kerumitan pemilu serentak, maka pelru dana besar.
Apalagi, lanjutnya tahapan pemilu tidak lagi butuh anggaran besar. Mulai tahap verifikasi data pemilih, proses penetapan data pemilih sampai pada proses lainnya sejatinya sudah berlangsung sejak sensus penduduk 2020.
Bahkan data pemilih sudah pula KPU kantongi pada tahun 2019 dan sebelumnya. Artinya pedataan para pemilih sudah 80 persen tercatat baik. Artinya tidak lagi ada proses yang rumit atau pengulangan dari awal.
“Konsekuensinya kan dana-dana seprti itu bisa hemat. Apalagi dana sosialisasi dan sebagainya. Era digital bisa melakukan penyerderhanaan tahap sosialisasi,” ucapnya.
Riko berharap pemerintah peka dengan kondisi masyarakat saat ini. Situasi pandemi yang terjadi butuh treatment berkelanjutan. Penataan keuangan pun meski lebih baik dan efektif.
Riko mendesak KPU bisa juga peka pada kondisi sekarang. Apalagi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara itu masih lemah. Sehingga, pengeluaran anggaran yang besar potensi menimbulkan penyimpangan.
“Maka pada akhirnya demokrasi yang digerakan KPU hanya jadi demokrasi berbiaya mahal, tanpa manfaat yang optimal,” imbuhnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)