Postur APBN 2025 menetapkan defisit anggaran dibatasi 2,53 persen. Angka ini punya risiko besar. Tahun pertama pemerintah Prabowo-Gibran berpeluang jor-joran dalam menarik utang baru.
Benar saja, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengonfirmasi adanya penarikan utang baru pada tahun depan yang angkanya lumayan jumbo. Sekitar Rp775,9 triliun. Dan, rencana ini juga masuk dalam asumsi makroekonomi di APBN 2025.
“Pembiayaan utang Rp775,9 triliun dikelola secara hati-hati, prudent, dan sustainable, dengan pengendalian risiko dalam batas yang manageable,” tutur Sri Mulyani di gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Jika dibandingkan dengan penarikan utang pada 2024 ditetapkan Rp553,1 triliun, terjadi kenaikan sebesar Rp222,8 triliun. Namun jauh di bawah era Jokowi, pada 2020, penarikan utang baru mencapai Rp1.229,6 triliun. Alasannya ada pendemi COVID-19.
Jauh-jauh hari, ekonom senior dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Prof Didik J Rachbini sudah mengingatkan inflasi 2,53 persen dari PDB (Poduk Domestik Bruto). Atau setara Rp616,2 triliun, mendorong penguasa untuk mengoleksi utang anyar dalam jumlah besar.
Prof Didik bilang, asumsi defisit anggaran dari tahun ke tahun di APBN, selalu dibuat naik. Dan kini dilanjutkan oleh era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jangan kaget jika era Prabowo sulit melepas ketergantungan kepada utang.
“Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi ini kebijakan utang memang ugal-ugalan sehingga warisannya akan terbawa pada masa pemerintahan Prabowo,” kata Prof Didik, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Banyaknya program yang akan dijalankan Prabowo sebagai konsekuensi janji kampanye menjelang Pemilu 2024, membuat bebang anggaran semakin berat. besar kemungkinan, era Prabowo tak beda jauh dengan Jokowi. Sama-sama doyan menumpuk utang. “Dengan demikian, laju penerbitan Surat Utang Negara (SUN) akan tetap meningkat dan ini merusak iklim makro-ekonomi RI karena suku bunga SBN dapat terus meningkat.
Dia mengatakan, hingga pertengahan tahun 2024 pemerintah telang menawarkan SBN sekitar Rp1.000 triliun, namun menurutnya hanya separuhnya saja yang laku di pasar yakni sekitar Rp517 triliun.
“Sebelumnya tahun 2023, SBN yang ditawarkan di pasar mencapai Rp1.800 triliun, tetapi laku di pasar sebesar Rp807 triliun. Jadi, selama 10 tahun ini pemerintah Jokowi sudah mendorong ekonomi utang masuk jurang sehingga harus gali lubang tutup lubang,” ucapnya.