Analis politik sekaligus Direktur Ekskutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro tak terlalu menanggapi serius sederet gimik-gimik politik yang terjadi jelang wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dari diplomasi minyak urut hingga karangan bunga Anggrek.
Menurutnya, rumor pertemuan ataupun merapatnya PDIP ke pemerintahan jangan terlalu diglorifikasi, sebab tak mudah hal itu dapat terealisasi. Dia mengatakan, dalam tubuh PDIP sendiri belum tentu satu suara terkait rencana pertemuan maupun gabung koalisi pemerintahan Prabowo.
“Kalau saya lihat yang agak susah justru Ibu Mega. Titik toleransi dan komprominya minimalis. Kalau misalkan berkoalisi kayaknya enggak mudah, harus diputuskan di kongres. Kan kongresnya masih April-Mei,” ujarnya kepada Inilah.com, Jakarta, Minggu (2/2/2025).
Terkait ada peran Ketua DPP Puan Maharani dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam inisiasi pertemuan ini, dianggap Agung tak terlalu berpengaruh. Siapapun, kata dia, boleh saja jadi inisiator tapi kepastian pertemuan apalagi berkoalisi tetap di tangan Megawati dan Prabowo.
“Mbak Puan bukan pengambil keputusan, di PDIP yang mengambil keputusan Ibu Mega, kan gitu. Kalau Pak Prabowo mungkin bisa diwakili Pak Dasco, tapi di sisi PDIP Ibu Mega kan enggak bisa diwakili, dia sendiri yang memutuskan. Bu Mega kadang sering berbeda haluan dengan Puan,” ujarnya.
Diketahui, mencuat kabar bahwa rencana pertemuan Ketum Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto diinisiasi oleh Partai Gerindra tanpa persetujuan partai lainnya yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju.
Diisukan juga sudah sempat terjalin komunikasi secara virtual antara Prabowo-Megawati, membicarakan sejumlah deal politik agar PDIP merapat. Mulai dari menunda KPK menahan Hasto hingga syarat mengganti Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan Prabowo memiliki hak untuk bertemu dengan siapapun tanpa meminta persetujuan dari pihak manapun. Sebab, pertemuan itu kabarnya merupakan gerakan sendiri dari Gerindra, yang memancing penolakan dari beberapa ketua umum partai yang tergabung di KIM.
“Yang pertama Prabowo bebas bertemu dengan siapa saja, tanpa harus minta persetujuan yang lain,” kata Dasco saat dikonfirmasi Inilah.com, Jakarta, Minggu (26/1/2025).
Saat ditanya perihal apakah ada syarat khusus dari PDIP untuk masuk ke pemerintahan Prabowo, dia memastikan belum ada pembicaraan apapun. “Yang kedua belum ada pembicaraan mengarah ke koalisi, apalagi syarat-syarat tertentu,” ujarnya menambahkan.
Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengingatkan kondisi psikologis partai-partai politik lain yang tergabung dalam KIM. Sarmuji pun menyinggung soal KIM belum satu suara terkait rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Yang perlu dipastikan adalah kenyamanan psikologi di antara mitra koalisi. Kalau urusan keuntungan dan kerugian semua ada plus minusnya lah intinya,” katanya menegaskan saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).