Dasco Ungkap Komposisi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Rampung H-5 Pelantikan


Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih akan melakukan pembahasan terkait jumlah kementerian yang ada dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut pihaknya baru akan mengumumkan jumlah kabinet beberapa hari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024.

“Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final h-7 atau h-5 (pelantikan) kali, mungkin,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

Adapun Dasco mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan simulasi terhadap jumlah kementerian. Bisa saja ada pemecahan dari kementerian sebelumnya sehingga jumlahnya bertambah.

“Jadi begini yang namanya penambahan yang namanya pemisahan dan lain-lain belum bisa kita publikasi karena saat ini masih kita simulasikan,” ujarnya.

Ia berjanji pihaknya akan segera mengumumkan jumlah kementerian yang akan masih dalam jajaran kabinet.

“Nah apabila nanti kemudian ternyata kita sudah publish lalu kemudian mengalami perubahan padahal kan skrg sedang dlm proses pengurusan,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan jumlah menteri akan bertambah di dalam kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Namun, dia belum mengetahui jumlah kementerian secara pasti pada pemerintahan periode 2024-2029 itu. Seperti diketahui, DPR RI pun kini tengah menuntaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

“Penambahan iya. Mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri),” kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024), setelah ditanya mengenai isu jumlah menteri menjadi 44 menteri.

Menurut dia, pengisian nama-nama untuk jabatan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden nantinya. Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait jumlah jabatan menteri yang akan diberikan kepada PAN.

“Kita tahu itu haknya bapak Presiden,” ucap Zulhas.