Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian meminta masyarakat untuk tetap tenang atas peretasan data negara yang dilakukan peretas (hacker) dengan identitas Bjorka dan viral di media sosial. Hinsa tidak membantah pembobolan data keamanan memang terjadi namun tidak urgen dan meminta masyarakat untuk tenang saja di tengah maraknya dugaan kebocoran data dengan dalih, yang jebol bukan sistem elektronik.
“Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya,” kata Hinsa, kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Kepala BSSN hadir ke Istana untuk menghadiri rapat internal yang turut dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkominfo Johnny G. Plate. Rapat ini digelar hanya hitungan hari setelah surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang merupakan rahasia negara diretas dan viral di medsos.
Hacker Bjorka dalam grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN). Klaim tersebut menjadi viral setelah sebuah akun Twitter bernama “DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence” mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.
Menko Polhukam Mahfud MD tidak membantah soal kebocoran data tersebut, namun dia menilai data yang bocor sifatnya bukan rahasia atau konfidensial. “Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,” ujar Mahfud.
Menkominfo juga mengungkapkan hal yang sama. Data yang bocor dan viral dianggap bukan data rahasia karena sebatas data umum. “Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar, salah satunya oleh Bjorka, tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-update,” katanya selepas rapat internal bersama Presiden Jokowi.
Secara terpisah, anggota Komisi I DPR, Fadli Zon menilai peristiwa peretasan tersebut memalukan. Alasannya, hal itu menunjukkan negara tidak memiliki proteksi terkait keamanan data. Dia menilai perangkat negara seperti BSSN dan Menkominfo harus dievaluasi total lantaran peristiwa tersebut.
Menurut saya itu kan memalukan sebetulnya. Masak satu orang atau beberapa orang hacker bisa mempermalukan institusi negara atau orang-orang penting di dalam institusi itu ya. Menurut saya ini harus ada evaluasi total dan juga mungkin presiden harus mengambil langkah intervensi,” terang Fadli, di Kompleks Parlemen.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)