Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menegaskan data yang dipaparkan oleh capresnya, Ganjar Pranowo dalam debat ketiga Pilpres 2024 bukan bersumber dari dokumen rahasia negara. Semua informasi itu didapat diakses publik.
“Tidak ada satu pun dokumen rahasia yang kami pakai. Enggak ada. Sama sekali enggak ada,” kata Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto saat diskusi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).
Andi menerangkan data tersebut didapatkan dari sejumlah instansi lembaga pemerintah terkait seperti melalui situs Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Kemenko Polhukam.
Selain itu, sambung dia, ada juga data yang didapat dari lembaga penelitian militer internasional terpercaya contohnya The International Institute for Strategic Studies (IISS).
“Ketika Mas Ganjar misalnya menjabarkan bahwa alokasi anggaran belanja pertahanan kita dibandingkan dengan PDB itu cenderung menurun, ya sumber data kami adalah IISS di London yang setiap Februari biasanya mengeluarkan military balances dan military balances ini salah satu data paling dipercaya di bidang pertahanan militer yang memuat kekuatan, kemampuan pertahanan, alutsista negara-negara seluruh dunia dengan analisis-analisis tajamnya,” tutur dia.
Menurutnya, di Indonesia tidak ada data atau dokumen rahasia. Akan tetapi, informasi yang dikecualikan dari keterbukaan publik. “Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu diatur, misalnya data yang sifatnya teknis, taktis, sensitif tentang kemampuan pertahanan kita itu ditutup,” katanya.
Diketahui, saat debat Ganjar dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat saling serang narasi dalam debat capres kemarin malam. Momen itu terjadi saat Ganjar mempertanyakan kenapa minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimal Indonesia turun.
Prabowo lantas menyatakan tak punya cukup waktu untuk membuka data tersebut dalam debat. Namun, ia menyatakan terbuka jika Ganjar ingin beradu data dalam kesempatan lain.
Di sisi lain, Prabowo juga sempat menuturkan pada capres nomor urut 1 Anies Baswedan bahwa data pertahanan Indonesia tak bisa dibuka sepenuhnya ke publik karena ada yang bersifat rahasia.