Kepala Center of Industry, Trade, and Investment (CITI) INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Andry Satrio Nugroho mengaku pesimis dengan perekonomian tahun ini bakal melompat, meninggalkan tahun lalu.
Sepanjang 2024, kata dia, INDEF memperkirakan ekonomi hanya tumbuh 5,03 persen. Hal ini mengacu kepada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pertumbuhan ekonomi nasional hanya 5,02 persen di triwulan IV-2024.
“Capaian ini menandakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi jika dibandingkan 2023,” kata Andry, Jakarta, dikutip Kamis (6/2/2025).
Sepanjang triwulan IV-2024, lanjut Andry, terjadi deflasi secara berturut-turut, serta pelemahan Purchasing Managers’ Index (PMI). Fenomena ini merupakan indikasi awal terjadinya pelemahan, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.
“Kondisi ini menegaskan bahwa perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang serius. Hal ini menjadi alasan capaian pertumbuhan pada triwulan IV-2024 lebih lambat 0,02 persen dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Andry menegaskan, tahun ini, diprediksikan bakal semakin sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Untuk itu, perlu langkah serius dari pemerintahan Prabowo Subianto khususnya dari para menteri sektor ekonomi.
“Indonesia saat ini mengalami tantangan struktural yang serius. Hal itu terlihat dari sisi daya beli masyarakat yang terus tergerus. Serta pelemahan industri yang cukup serius. Sehingga dibutuhkan paket kebijakan stimulus untuk membangkitkan kedua hal tersebut,” kata Andry.
Dia menyarankan pemerintah segera mengeluarkan paket kebijakan stimulus industri dan hilirisasi. Misalnya, memastikan harga energi kompetitif dengan memberikan keringanan bagi industri untuk pembayaan listrik dan penyaluran Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), sesuai dengan yang ditetapkan.
“Selanjutnya, turunkan biaya logistik melalui penurunan tarif tol khusus bagi kendaraan logistik. Lakukan evaluasi kebijakan lartas dan perlindungan pasar domestik, turunkan pungutan dan iuran yang dibebankan kepada perusahaan serta mendorong
pemberantasan pungutan liar yang masih marak,” bebernya.
Masih ada yang kurang, lanjut Andry, pemerintah perlu menelurkan paket kebijakan yang mendorong penyaluran kredit bagi industri manufaktur, dan mendirikan lembaga penjaminan investasi khusus bagi proyek-proyek hilirisasi.