Di tengah keringnya keuangan negara, pemerintahan Jokowi bakal memperpanjang program bantuan sosial (bansos) sampai Desember 2024. Berlawanan dengan saran Bank Dunia.
Dikutip dari dokumen Bank Dunia bertajuk “Unleashing Indonesia’s Business Potential – June 2024”, perpanjangan bansos justru akan melebarkan defisit anggaran.
Di tengah longsornya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS, perpanjangan program bansos membuat peningkatan belanja subsidi. Selain itu, pembayaran bunga utang semakin mahal.
“Semuanya diperkirakan akan mendorong defisit fiskal menjadi 2,5 persen dari PDB (produk domestik bruto) pada akhir 2024,” tulis dokumen Bank Dunia, dikutip Selasa (25/6/2024).
Bank dunia mencatat, angka defisit fiskal 2,5 persen lebih tinggi dari 2,3 persen, seperti yang tertera dalam UU tentang APBN 2024. Dalam jangka menengah, defisit masih diproyeksikan stabil di kisaran 2,5 persen.
Hal ini mengikuti peningkatan bertahap dalam pengeluaran untuk mengakomodasi program-program pemerintahan yang akan datang, termasuk yang terkait dengan investasi publik dan infrastruktur.
Subsidi diproyeksikan akan stabil selama periode proyeksi seiring dengan melemahnya harga komoditas.
Di sisi lain, Bank Dunia memprediksi pendapatan akan membaik seiring penerimaan pajak yang menguat, akibat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.
Dengan defisit fiskal yang lebih tinggi ditambah dengan pembiayaan yang lebih mahal karena kondisi moneter global yang tidak menguntungkan, utang pemerintah diproyeksikan akan tetap datar dalam jangka menengah dengan rata-rata 38,7 persen dari PDB hingga tahun 2029.
Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga Mei, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 telah mengalami defisit Rp 21,8 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 0,10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Meski demikian angka tersebut disebut masih dalam level aman. “Postur 2024 defisitnya adalah 2,29 persen dari GDP (PDB). Jadi kalau sekarang masih 0,10 persen, masih relatif on track,” ujar Sri Mulyani dalam pemaparan RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 24 juni 2024.
Adapun untuk masa transisi atau tahun depan, dalam rancangan anggaran 2025 defisit APBN ditargetkan 2,29-2,82 persen terhadap PDB.