Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf menilai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai larangan kadernya tak mengikuti pembekalan kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, terkesan memiliki hati yang sempit.
Hudi mengatakan, kepala daerah yang terpilih bukan lagi milik partai.
“Seorang negarawan harus memiliki otak yang besar dan hati besar, jika otak kecil hati besar juga salah, jika otak besar hati kecil juga salah. Apalagi kalau otak kecil, hati kecil itu parah banget, kepala daerah bukan ‘milik’ partai lagi jika terpilih,” ujar Hudi dihubungi Inilah.com, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Menurutnya, kepala daerah yang terpilih merupakan milik rakyat. Oleh karena itu, sikap kepala daerah harus berorientasi pada rakyat bukan lagi partai.
“Kepala daerah milik rakyat, karena itu berfikir yang berorientasi pada rakyat bukan partai, ini negara kesatuan bukan negara partai karena itu mari berfikir dalam kerangka persatuan,” kata dia.
Hudi menilai aksi boikot Megawati untuk melarang kepala daerah mengikuti pembekalan berlebihan. Pasalnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan KPK terlibat kasus korupsi.
“Jangan bela segitunya terhadap kasus-kasus korupsi, kecuali kasus yang membebankan biaya hidup rakyat bolehlah mati-matian bela untuk menghapusi regulasi yang beratkan hidup dan kehidupan rakyat,” tutur dia.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.
Instruksi itu tertuang pada surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2/2025).
Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).
Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati:
Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut
Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call. Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP.