Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyarankan agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia mendapatkan kepercayaan dari investor, maka pengurusnya tidak boleh rangkap jabatan di kementerian/lembaga (K/L) lain.
“Ini untuk menghindari konflik kepentingan. Kesalahan sebelumnya, terlalu banyak pengurus Danantara yang rangkap jabatan menteri sehingga kepercayaan investor turun,” ucap Bhima kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (23/3/2025).
Bukan hanya itu, pengurus inti Danantara, baik pengelola investasi dan pengawas tata kelola, wajib dari kalangan profesional.
“Kalau berkaca dari Temasek holding, kuncinya ada pada pemilihan manajer investasi dan pengawas internal yang latar belakangnya adalah profesional bidang keuangan,” ungkapnya.
“Kepercayaan akan muncul kalau latar belakang pengurus profesional, bebas kepentingan politik, dan punya rekam jejak panjang soal pengelolaan dana publik,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia Rosan Roeslani mengungkap siap mengumumkan struktur lembaga BPI Danantara pada Senin (25/3/2025).
“Senin jam 12 siang,” kata Rosan singkat kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Hal senada juga diungkapkan Wakil Menteri BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria. Menurutnya, struktur lengkap lembaga investasi tersebut akan segera diungkap pekan depan.
“Insya Allah siang, Senin siang ya. Pasti teman-teman (wartawan) dihubungi. Nanti akan kami omongin semua (saat pengumuman nanti),” ujar Dony kepada wartawan di kesempatan yang sama.