Peneliti senior LSI Denny JA, Ade Mulyana menilai penambahan jumlah kursi menteri menjadi resiko yang harus ditanggung Prabowo Subianto mengingat hampir seluruh partai politik masuk dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Pernyataan ini disampaikan Ade, menyusul tersiarnya kabar komposisi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan makin gemuk, bukan 44 melainkan 48 kementerian. Ade mengaku sudah memprediksi hal tersebut.
“Terkait kabinet yang akan dibentuk Prabowo, sudah bisa diprediksi akan lebih “gemuk” dari jumlah menteri kabinet saat ini. Komposisi partai pendukung yang begitu banyak, otomatis akan membuat porsi kue kekuasaan yang akan dibagikan, menjadi lebih banyak,” kata Ade kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Ade mengamini kabinet gemuk memang tidak efisien dan efektif. Namun mengingat stabilitas politik juga harus diperhatikan, maka menurutnya penambahan kementerian negara menjadi suatu keharusan.
“Kalau kita bicara efektifitas dan efisiensi, tentu kabinet yang lebih ramping akan lebih baik. Tapi untuk menjaga kestabilan politik dan dukungan terhadap pemerintah, kabinet gemuk memang tidak bisa dihindari,” tuturnya.
Sebelumnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak menampik terkait peluang penambahan hingga 48 kementerian.
“Saya kira finalisasi sudah mulai mengerucut tapi itu belum pada nama dan jumlah, sudah mulai mengerucut portofolio,” ujarnya usai sidang akhir masa jabatan MPR 2019-2024, di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).
Muzani mengatakan, penambahan kementerian didasari dari keinginan Prabowo agar tiap Menteri fokus pada program di satu bidang tertentu.
“(Kementerian) Ya fokus pada satu program sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” kata Muzani.