Sesaat setelah pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD untuk periode 2024-2029, media massa Indonesia dihebohkan oleh tiga isu yang saling berkaitan. Pertama, terungkapnya fakta bahwa hampir setengah dari anggota DPR yang baru dilantik memiliki latar belakang pengusaha. Kedua, terpilihnya seorang pengusaha besar dari industri penerbangan sebagai salah satu pimpinan MPR. Ketiga, laporan investigasi mengungkap bahwa 60% anggota parlemen terafiliasi dengan kegiatan bisnis, dengan biaya politik per orang yang mencapai sekitar Rp 80 miliar untuk menjadi anggota legislatif. Ketiga isu ini bukan sekadar berita sensasional, melainkan cerminan pergeseran fundamental dalam lanskap politik Indonesia yang memerlukan kajian mendalam dan respon serius dari seluruh elemen masyarakat.
Artikel pertama mengungkap fakta mengejutkan bahwa hampir setengah dari 575 anggota DPR periode 2024-2029 adalah pengusaha. Fenomena ini mencerminkan pergeseran dramatis dalam komposisi lembaga legislatif Indonesia, di mana kepentingan bisnis semakin mendominasi arena politik. Artikel ini mengkritisi potensi konflik kepentingan dan erosi demokrasi yang mungkin timbul akibat situasi ini.
Sementara itu, kasus terpilihnya seorang pengusaha besar dari industri penerbangan sebagai salah satu pimpinan MPR menjadi contoh nyata fenomena “revolving door” antara dunia bisnis dan politik di Indonesia. Dengan kekayaan mencapai Rp 2,6 triliun, tokoh ini melambangkan masuknya pengusaha besar ke dalam struktur tertinggi lembaga negara, menimbulkan pertanyaan serius tentang potensi konflik kepentingan dan representasi publik.
Lebih lanjut, data dari sebuah lembaga pemantau korupsi mengungkap bahwa 60% anggota DPR periode 2024-2029 terafiliasi dengan kegiatan bisnis, dengan biaya politik yang mencapai puluhan miliar rupiah untuk menjadi anggota DPR. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan dominasi pengusaha dalam politik, tetapi juga menggarisbawahi mahalnya biaya untuk berkompetisi dalam arena politik Indonesia.
Ketiga isu ini mengungkap fenomena yang semakin mengkhawatirkan dalam lanskap politik Indonesia: infiltrasi masif kepentingan bisnis ke dalam lembaga-lembaga demokrasi. Parlemen, yang seharusnya menjadi representasi beragam kepentingan masyarakat, kini didominasi oleh mereka yang memiliki latar belakang dan kepentingan bisnis. Situasi ini menciptakan ekosistem politik di mana uang dan koneksi bisnis menjadi faktor penentu utama dalam proses demokrasi, bukan kompetensi atau dedikasi terhadap kepentingan publik.
Fenomena ini membawa risiko dan bahaya signifikan bagi demokrasi dan kemajuan bangsa Indonesia. Pertama, potensi konflik kepentingan menjadi sangat nyata. Ketika pembuat kebijakan memiliki kepentingan bisnis yang substansial, sulit untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sepenuhnya demi kepentingan publik. Undang-undang dan kebijakan yang dihasilkan berpotensi lebih menguntungkan sektor bisnis tertentu daripada masyarakat luas.
Kedua, situasi ini dapat memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Ketika arena politik didominasi oleh elit ekonomi, suara dan kepentingan kelompok marginal dan kurang beruntung semakin terpinggirkan. Kebijakan yang dihasilkan cenderung mempertahankan atau bahkan memperlebar kesenjangan yang ada, bukannya menciptakan keadilan sosial dan ekonomi.
Ketiga, kualitas demokrasi Indonesia terancam mengalami erosi serius. Prinsip-prinsip fundamental demokrasi seperti kesetaraan kesempatan, representasi yang adil, dan pemerintahan oleh rakyat menjadi terdistorsi ketika kekuatan ekonomi menjadi penentu utama dalam proses politik. Ini dapat mengarah pada apa yang disebut sebagai “plutokrasi” – pemerintahan oleh orang-orang kaya – alih-alih demokrasi sejati.
Keempat, fenomena ini berpotensi melemahkan sistem checks and balances yang vital bagi demokrasi yang sehat. Ketika lembaga legislatif didominasi oleh kepentingan bisnis, kemampuannya untuk mengawasi dan mengimbangi kekuasaan eksekutif, terutama dalam hal kebijakan ekonomi, menjadi dipertanyakan.
Kelima, mahalnya biaya politik menciptakan barrier to entry yang signifikan bagi individu-individu berbakat namun kurang beruntung secara finansial. Ini tidak hanya membatasi pool talenta dalam politik Indonesia, tetapi juga menciptakan sistem di mana hanya mereka dengan akses ke sumber daya finansial besar yang dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi.
Menghadapi tantangan-tantangan ini, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah berani dan sistematis untuk memperbaiki situasi. Pertama, diperlukan reformasi sistem pemilu yang dapat mengurangi biaya politik dan membuka akses yang lebih luas bagi calon-calon berkualitas dari berbagai latar belakang.
Kedua, penguatan regulasi tentang konflik kepentingan adalah keharusan, termasuk aturan yang lebih ketat tentang pelaporan aset dan pembatasan keterlibatan dalam kegiatan bisnis selama masa jabatan.
Ketiga, penguatan peran masyarakat sipil dan media independen dalam mengawasi proses politik menjadi kunci, didukung oleh peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat luas. Keempat, reformasi sistem kepartaian diperlukan untuk mendorong kaderisasi yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada kandidat-kandidat kaya.
Terakhir, Indonesia perlu mempertimbangkan kembali desain kelembagaan demokrasinya untuk menciptakan mekanisme yang lebih efektif bagi partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan.
Jalan menuju demokrasi yang lebih substansial dan inklusif bagi Indonesia tidaklah mudah, tetapi ini adalah perjalanan yang harus ditempuh. Dengan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia dapat mengatasi tantangan dominasi bisnis dalam politik dan mewujudkan visi demokrasi yang benar-benar melayani kepentingan seluruh rakyat.
Hanya dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa kemajuan ekonominya sejalan dengan perkembangan demokrasi yang matang dan berkeadilan, menjadikannya benar-benar layak disebut sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia. Pelajaran dari ketiga isu yang mencuat pasca pelantikan anggota legislatif ini harus menjadi titik balik bagi Indonesia untuk merefleksikan dan mereformasi sistem politiknya, demi masa depan yang lebih cerah dan adil bagi seluruh warga negaranya.