Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan pihaknya akan membawa usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih DPRD untuk dikaji di DPR RI. Ia sepakat, gelaran Pilkada menelan biaya yang cukup fantastis.
“Nanti dibicarakan para ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai,” kata Riefky usai menghadiri perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menambahkan, usulan ini bisa saja masuk dalam undang-undang. Namun sebelumnya, perlu ada mekanisme untuk merevisi undang-undang sehingga setiap fraksi bisa menyampaikan pendapat mereka.
“Apakah inisiatif nanti dari DPR atau pemerintah karena kan harus dibahas dalam mekanisme revisi UU,” ucapnya dalam kesempatan yang sama.
Herman menyatakan fraksi Demokrat di DPR RI akan mengkaji usulan tersebut. Ia menyebut usai Pilkada rampung, perlu ada evaluasi. “Kalau caranya akan kita tinjau mana yang lebih menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Kendati begitu, Herman belum bisa memastikan apakah usulan tersebut bakal masuk dalam undang-undang pemilu. Ia mengungkap DPR RI masih perlu melakukan berbagai kajian. “Nanti kita lihat dulu karena akan diumumkan oleh DPR,” tuturnya.
Sebelumya, Presiden RI Prabowo Subianto sempat melempar kelakar soal kebijakan mengembalikan kewenangan DPRD untuk memilih gubernur dan bupati.
Mulanya, Prabowo menyoroti mahalnya biaya Pilkada yang baru-baru ini dilaksanakan. Ia pun mencontohkan negara lain yang bisa efisien dalam menjalankan pemilihan pemimpin daerah.
“Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara walaupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” kata Prabowo di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
“Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih Gubernur, milih Bupati,” ungkapnya menambahkan.
Prabowo pun menilai negara-negara tersebut tidak perlu menghabiskan banyak uang hanya untuk menyelenggarakan Pilkada. Ia meyakini tingginya anggaran yang dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialihkan untuk kebijakan penting lainnya. “Efisien enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya saja,” ucapnya.