Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menuding ‘Lord Opung’ mengendalikan ketua umum partai dan Menteri Kabinet Kerja sebagai kaki tangan dalam operasi politik penundaan Pemilu.
“Telah menjadi rahasia umum atau pengetahuan bersama, penundaan Pemilu ini dikomandoi oleh Lord Opung yang menggunakan beberapa ketum parpol koalisi dan anggota kabinet sebagai kaki tangannya dalam operasi politik jahat ini,” ujar Kamhar kepada Inilah.com, Kamis (24/3/2022).
Kamhar menduga, apa yang disampaikan Puan Maharani soal adanya hembusan wacana penundaan Pemilu dari lingkaran Istana memiliki dasar dan justifikasi yang kuat.
“Tak hanya karena Ibu Puan adalah elit partai PDIP, partai asalnya Pak Jokowi, Puan juga pernah menjadi Menko PMK di Kabinet Jokowi-JK jadi banyak hal terkait lingkaran dalam Pak Jokowi diketahui Puan. Bisa ditafsirkan apa yang disampaikan Bu Puan terkait wacana penundaan Pemilu memang dimotori oleh orang-orang dekat Pak Jokowi yang tengah berada dalam lingkar kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan,” jelas Kamhar.
Lebih lanjutnya, ia menyatakan silang pendapat antara elit PDIP dengan Istana menjadi ajang menunjukkan otentik atau tidaknya kepemimpinan Presiden Jokowi.
“Ini menjadi ujian kepemimpinan bagi Pak Jokowi untuk menunjukkan otentisitasnya sebagai pemimpin, apakah beliau seorang pemimpin sejati yang kelasnya negarawan, pro demokrasi, dan pro reformasi atau hanya sekedar pembeo atau wayang yang didikte oligarki,” tegasnya.
Disisi lain, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera memaklumi adanya dugaan dari Ketua DPR RI yang juga elit PDI Perjuangan karena isu dan aksi untuk penundaan Pemilu terlihat begitu nyata.
“Wajar ada dugaan. Karena isu dan aksi untuk penundaan Pemilu nyata. Pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan itu boleh jadi karena demokrasi kian menguatkan itu datang dari lingkaran dalam,” ujar Mardani Ali Sera kepada Inilah.com, Kamis (24/3/2022).
Anggota Komisi II DPR ini juga menyebut, wacana penundaan Pemilu hanya membuang energi dan bertentangan dengan konstitusi.
“Sikap kami tegas, laksanakan Pemilu sesuai jadwal. Jangan buang energi untuk isu dan gagasan yang bertentangan dengan konstitusi,” tambahnya.
Pertarungan Jokowi vs PDIP
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengapresiasi sikap Ketua DPR RI Puan Maharani dan PDIP yang menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Saya apresiasi sikap Puan dan PDIP yang tak mendukung soal penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden. Itu sudah sesuai dengan aspirasi rakyat yang tidak ingin Pemilu ditunda,” kata Ujang.
“Dan sudah tepat juga jika Puan menyindir lingkaran Presiden Jokowi yang bukan hanya menggaungkan penundaan Pemilu, tetapi juga ingin mengeksekusinya,” sambungnya.
Pengajar Ilmu Politik Universitas Al Azhar Indonesia ini menuturkan, PDIP dan Presiden Jokowi kerap bersilang pendapat, namun Ujang mengingatkan bahwa Kepala Pemerintahan adalah Jokowi, bukan PDIP.
“Jadi silang pendapat dan perbedaan pandangan soal penundaan Pemilu antar sesama partai koalisi itu bukan tanggungjawab PDIP. Tapi tanggungjawab Presiden sebagai komandannya,” tutur Ujang.
Terlebih, Ujang mengatakan, hubungan antara PDIP dan Presiden Jokowi sering tak berjalan harmonis.
“Kadang PDIP ke kanan, dan Jokowi ke kiri. Jadi bukan rahasia umum lagi jika soal penundaan Pemilu itu, soal pertarungan PDIP dengan Jokowi,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)